SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.498/SJ.5/XII/2025

KKP Luncurkan Program Terpadu untuk Lindungi Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil

JAKARTA, (6/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan dua program strategis yakni PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi) dan PELAUT (Pulau dan Laut untuk Ekonomi Kuat) pada Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 2025 yang diselenggarakan pada 3–5 Desember di Jakarta. Kedua program ini diposisikan sebagai instrumen penguatan tata kelola ekosistem laut, konservasi, dan pengembangan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

Peluncuran program dilakukan dalam sesi puncak Rakernis yang dihadiri oleh pimpinan kementerian/lembaga, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Rakernis 2025 mengangkat tema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera” dengan fokus memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi biru dan pembangunan ekosistem pesisir serta pulau-pulau kecil. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam arahannya menegaskan bahwa PROTEKSI dan PELAUT merupakan langkah konkret Indonesia untuk memimpin agenda pengelolaan laut yang berbasis ekosistem. “PROTEKSI dan PELAUT adalah jawaban agar kita mampu melindungi ekosistem sekaligus membangun ekonomi yang bertumpu pada laut yang sehat,” ujar Menteri Trenggono. 

Menurutnya, kondisi laut Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat pencemaran, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. “Pertanyaannya, apakah kita akan diam, ataukah kita akan bangkit bersama, Jawaban kita jelas, kita harus bangkit bersama-sama,” tegasnya. 

Program PROTEKSI difokuskan pada upaya restorasi ekosistem dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut, termasuk terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Sementara PELAUT diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi, ekonomi biru, dan jasa lingkungan agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menegaskan bahwa kedua program tersebut dirancang sebagai payung penguatan kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dan daerah. “PROTEKSI dan PELAUT adalah platform kolaborasi. Keduanya akan memperkuat peran daerah, memanfaatkan data ekosistem terkini, dan memastikan bahwa konservasi berdampak nyata pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Rakernis juga disertai dengan serangkaian kegiatan tematik, termasuk forum konsultasi publik, diskusi ilmiah tentang karbon biru, pengembangan kawasan konservasi, dan integrasi pengelolaan sampah laut dari hulu ke hilir. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan policy brief strategis yang akan menjadi acuan implementasi kebijakan ekonomi biru KKP. 

KKP dan pemerintah daerah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kawasan konservasi dan peran aktif masyarakat. Lebih dari 80 persen kawasan konservasi berada dalam kewenangan pemerintah daerah, sehingga efektivitas implementasi program akan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan multi aktor di daerah. 

Selain peluncuran program, Rakernis juga menjadi ajang penyerahan berbagai dokumen, penghargaan konservasi laut, serta hasil kerja sama kelembagaan dengan akademisi, asosiasi, dan mitra pembangunan. Langkah ini memperkuat ekosistem kolaboratif untuk mempercepat transformasi tata kelola laut Indonesia. 

Menteri Trenggono menutup arahannya dengan ajakan kolaborasi nasional. “Mari kita jadikan Rakernis ini bukan sekadar forum, tetapi titik balik untuk menyalakan semangat kolaborasi. Kita wujudkan laut Indonesia yang sehat, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa, untuk dunia, dan untuk generasi mendatang,” ucapnya. 

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN