SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.131/SJ.5/IV/2023

BARCELONA, (29/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari hasil penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

KKP mengungkapkan bahwa saat ini tata kelola perikanan di Indonesia diarahkan melalui kebijakan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan atau Sustainable Blue Economy, salah satunya melalui penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

"Kebijakan ini adalah solusi atas kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali dan berlebih yang berimbas pada kerusakan ekosistem dan menurunnya populasi perikanan," ujar Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud saat berdiskusi dengan TV-8 Barcelona, media terkemuka di Barcelona Spanyol, Kamis (27/4/2023) waktu setempat.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana menegaskan KKP terus berupaya melakukan penambahan luasan kawasan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia untuk memasuki pasar global, khususnya ke Uni Eropa yang makin ketat terutama terkait isu keberlanjutan dan non-illegal fishing. 

Saat berbicara di forum SeafoodMap Event Debut yang diselenggarakan Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)-UNIDO dan berkolaborasi dengan organisasi pangan dunia atau FAO, Erwin kembali menegaskan komitmen KKP dalam mendukung produk perikanan yang berkelanjutan.

“SeafoodMAP sebagai platform digital yang dikembangkan oleh GSSI dapat berfungsi sebagai kanal yang mempertemukan pelaku usaha perikanan yang berkomitmen terhadap produk yang berkelanjutan. Pelaku usaha yang terlibat dalam platform tersebut merupakan pelaku yang sudah mendapatkan sertifikat sustainability maupun yang sedang melaksanakan Fisheries/Aquaculture Improvement Project (FIP) atau sedang melaksanakan upaya-upaya dalam rangka mendukung perikanan yang berkelanjutan. Ini satu langkah lebih maju bagi pelaku usaha Indonesia”, jelasnya.

"Kita optimis ekspor ke pasar Uni Eropa akan terus bertumbuh pada masa yang akan datang," tegasnya.

Menurutnya, menjaga lingkungan, kelestarian dan tanggung jawab sosial merupakan strategi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan penghidupan yang lebih baik bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Strategi ini juga sangat penting untuk menjamin kontinuitas pasokan hasil laut, baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun keamanan pangan guna mendapatkan akses pasar yang lebih baik di pasar global.

"Sertifikasi ekolabel berperan penting dalam pembangunan perikanan berkelanjutan," ujarnya.

Kualitas produk perikanan Indonesia pun ditunjukkan dalam Seafood Expo Global (SEG) atau pameran seafood terbesar di dunia. Erwin berharap kegiatan ini menjadi wadah yang tepat untuk memperkenalkan dan memperkuat brand serta memperluas pangsa ekspor seafood Indonesia ke pasar global, khususnya Uni Eropa.

"Tentu kita juga memenuhi persyaratan ekspor ke Uni Eropa dengan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi," tutur Erwin.

Sebagai informasi, pada pameran SEG yang berlangsung di Barcelona, 25-27 April 2023, KKP menempati Paviliun Indonesia yang berada di Hall 2, Booth #2J50. Mengusung tag line Indonesia Seafood: Naturally Diverse.  KKP memboyong 11 perusahaan/eksportir yaitu: PT. Intimas Surya, PT. Toba Surimi Industries, CV. Pasific Harvest, PT. Inti Lautan Fajar Abadi, PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk, PT. Madah Indonesia Dagang Abadi, PT. Central Proteina Prima, Tbk, PT. Indo Quality Abadi, PT. Rex Canning, PT. Bahari Biru Nusantara dan PT. Wahyu Pradana Binamulia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan lima program prioritas. Selain penangkapan ikan terukur, terdapat penambahan luas kawasan konservasi laut. Kemudian pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil hingga pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

HUMAS DITJEN PDSPKP