SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.289/SJ.5/VII/2025

JAKARTA, (10/7) — Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat komitmennya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di Kawasan Konservasi Gili Matra. Hal ini diwujudkan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dengan Yayasan Gili Matra Bersama bertempat di Balai Desa Gili Indah, Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.

Langkah kolaboratif ini menegaskan komitmen KKP untuk pengelolaan kawasan konservasi yang inklusif dan partisipatif. Selain itu kerja sama ini menjadi wujud komitmen kedua pihak menjaga kekayaan laut Gili Matra yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan Indonesia.

“Kerja sama ini mencakup perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (10/7).

Senada dengan itu, Meita Monika M. Tumewu dari Yayasan Gili Matra Bersama menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program sebagai prioritas bersama. “Bersama KKP melalui BKKPN Kupang, kami akan melakukan monitoring secara aktif setiap tiga bulan untuk memastikan program berjalan efektif sesuai rencana. Jika ada tantangan, kami siap berdiskusi dan mencari solusi cepat dan tepat,” tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Utara, Rusdianto mewakili pemerintah daerah mengapresiasi penandatanganan kemitraan ini. “Pulau ini merupakan kebanggaan kita bersama. Keberlanjutan kawasan harus dijaga agar tetap menjadi destinasi wisata dunia berkat kekayaan alam dan manusianya,” ujarnya.

Pelibatan Masyarakat Lokal

Pelestarian Kawasan Konservasi Perairan Gili Matra tidak lepas dari peran aktif masyarakat lokal sebagai garda terdepan penjaga laut. Dengan luas mencapai 2.268,59 hektar, kawasan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 ini mengedepankan pengelolaan berbasis partisipasi.

Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi menerangkan bahwa adanya kemitraan ini dapat mengisi celah program konservasi yang belum terjangkau dan mendukung manfaat ekologis bagi keberlanjutan pariwisata. “Melalui kerja sama ini, KKP memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari NGO, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat lokal. Monitoring dan evaluasi rutin menjadi kunci untuk memastikan implementasi berjalan efektif,” ujarnya.

Imam menambahkan bahwa kedepannya kolaborasi ini tak hanya fokus pada perlindungan ekosistem, tetapi juga edukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti kunjungan sekolah, kelas renang untuk perempuan, serta aksi bersih pantai dan bawah laut.

Sebagai simbol kemitraan, acara ini ditutup dengan penyerahan plakat kerja sama dari Yayasan Gili Matra Bersama dan peta zonasi kawasan konservasi perairan dari BKKPN Kupang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan sebelumnya menyatakan perlunya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kekayaan laut Indonesia sekaligus mendukung visi ekonomi biru, yaitu pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab agar mampu memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi generasi sekarang maupun mendatang.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN