SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.785/SJ.5/XlI/2022

JAKARTA, (21/12) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa implementasi program-program blue economy merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendukung konsep poros maritim dunia. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada Seminar Hybrid “Revitalisasi Arah Pembangunan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” yang diselenggarakan Universitas Hasanuddin pada Senin (17/12).

“Blue Economy merupakan bagian dari pendekatan geopolitik dan geostrategi untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia dan penguatan pertahanan negara melalui program-program prioritasnya”, ujar Nyoman.

Adapun program-program prioritas KKP untuk implementasi Blue Economy dalam mendukung poros maritim dunia, yaitu target perluasan kawasan konservasi 30 persen dari seluruh wilayah perairan indonesia; penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi; pengembangan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik; serta program 'bulan cinta laut' dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh Wilayah Perairan Indonesia.

Selain itu, dalam mengimplementasi kebijakan Blue Economy, KKP mendorong penerapan Good Maritime Governance melalui pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan dilakukan melalui Intelligent Maritime Platform, yaitu sistem pengawasan berbasis satelit, serta regulasi dan Ocean Accounting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan. Saat ini KKP tengah melaksanakan Ocean Accounting pada Taman Wisata Perairan Gili Matra, sebagai project percontohan.

“Good maritime governance ini merupakan salah satu kunci dalam upaya melindungi laut Indonesia”, ujarnya.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maririm Dunia, KKP juga tengah mengembangkan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang tersebar di Sabang, Natuna, Morotai, Moa, dan Saumlaki. SKPT di Pulau Terluar Indonesia bertujuan untuk membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan target untuk menumbuhkan sistem bisnis perikanan, pemenuhan konsumsi ikan untuk keamanan pangan, pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pemasukan komunitas, serta peningkatan nilai ekspor untuk produk perikanan.

Di akhir paparannya, Nyoman mengatakan, KKP juga mendorong peran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan menciptakan SDM yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,  peningkatan kualitas pendidikan berorientasi maritim, serta kemitraan yang sinergis antara pemerintah, akademisi dan stakeholders. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung program dan rencana kerja pemerintah Indonesia khususnya untuk mewujudkan laut Indonesia yang sehat dan populasi perikanan dapat terjaga dengan baik. 

Sebagaimana diketahui, konsep Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya sinergi dalam mengimplementasikan program pembangunan berbasis ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Menteri Trenggono menyampaikan bahwa lima program ekonomi biru diyakini mampu menjawab berbagai tantangan global di sektor kelautan dan perikanan.

HUMAS BRSDM