SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.606/SJ.5/IX/2022

BATAM, (18/9) - Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menggencarkan program quality assurance untuk menjamin kesehatan benih ikan sampai ke pembudidaya. Melalui program tersebut ditargetkan mampu mendongkrak produktivitas sub-sektor perikanan budidaya di Indonesia.  

Hal ini disampaikan oleh Kepala BKIPM Pamuji Lestari saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV di Balai Benih Ikan Pengujan, Jumat (16/9/2022). Balai benih ikan tersebut milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dengan produk unggulan Lates calcalifer (kakap putih). 

"Kami pastikan bahwa BKIPM telah melaksanakan Quality Assurance di BBI pengujan melalui BKIPM Tanjungpinang," ujar Pamuji Lestari di lokasi.

Pamuji menambahkan, BKIPM Tanjungpinang telah melaksanakan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (S-IKI) dan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (S-CKIB) di fasilitas milik Pemprov Kepri tersebut. Karenanya, benih yang dihasilkan oleh BBI sudah terjamin bebas penyakit dan dapat disupply ke masyarakat. 

BKIPM Tanjungpinang juga mencatat, nilai komoditas perikanan Kepulauan Riau pada tahun 2021 mencapai Rp242.284.258.171 dan pihaknya secara konsisten melakukan surveilen kepada pelaku usaha di provinsi Kepulauan Riau. 

"Secara konsisten disurveilen melalui program CKIB oleh Balai KIPM Tanjungpinang," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV, Sudin sekaligus melakukan penyerahan secara simbolis Sertifikat penerapan CKIB kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Kepri, dilanjutkan penyerahan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (S-IKI) oleh Kepala BKIPM kepada Kadis KP Prov Kepri, serta penyerahan sertifikat Cara Perbenihan Ikan Yang Baik dari Direktur Pakan dan Obat Ikan KKP kepada Sekretaris Dinas KP Prov Kepri.

"Semoga ini semakin memperkuat budidaya kita pak, karena sebelumnya sudah kami pastikan bahwa benih bebas dari penyakit," ujar Pamuji.

Sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya menyampaikan agar di wilayah Kepri segera dibangun tempat pendaratan ikan yang representative, sejalan dengan program KKP melalui penangkapan terukur di WPP 711, dapat memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di Kepri dan memperlancar distribusi logistik hasil perikanan di wilayah Kepulauan Riau.

HUMAS BKIPM