SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.742/SJ.5/XlI/2022

JAKARTA, (2/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) akan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan di tahun 2023.

Upaya peningkatan kualitas tersebut dilakukan salah satunya melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan good governance, dengan memegang prinsip nilai-nilai budaya organisasi yaitu professional, integritras, kredibilitas, inovatif dan responsif.

“Pengembangan organisasi pemerintahan ke depan diarahkan pada prinsip organisasi yang ramping struktur namun kaya fungsi. Dengan demikian, keseluruhan organisasi dan perangkatnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta adaptif dalam menghadapi perubahan. Untuk mewujudkannya harus dimulai dari proses perencanaan yang jelas, terukur, sekaligus luwes terhadap perubahan di kemudian hari,” ucap Nyoman saat menyampaikan arahan pada Kegiatan Bersama Sekretariat BRSDM yang dilaksanakan 1-2 Desember 2022

“Saya harap hasil perencanaan itu harus dapat diterjemahkan menjadi suatu perjanjian kinerja yang aplikatif sehingga seluruh pegawai BRSDM mampu berkontribusi optimal terhadap kinerja organisasi,” lanjutnya.

Di samping itu penyusunan rencana pengadaan barang atau jasa menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut juga harus sejalan dengan keadaan ekonomi negara di tahun 2023. “Sehingga Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dibuat skala prioritas, di mana sarpras yang benar-benar dibutuhkan harus diprioritaskan, bukan pada sarpras yang diinginkan. Saya juga ingin memastikan bahwa aset yang dimiliki BRSDM dapat terpelihara dan termanfaatkan dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, terkait dengan proses  transformasi organisas, pihaknya berharap proses transfer of knowledge dari riset ke satuan pendidikan dapat dikawal agar berjalan dengan baik, karena keberadaan jurnal dapat meningkatkan kualitas dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi, program studi, dan meningkatkan kualitas dosen.

“Peluang lebih besar juga akan diberikan kepada para tenaga pendidik di satuan pendidikan KP, untuk dapat berkreasi dalam menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah untuk memperkenalkan hasil-hasil riset untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan KP,” papar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta dalam Kegiatan Bersama Sekretariat BRSDM yang berlangsung hybrid dari Jakarta pada 1-2 Desember 2022.

Beralihnya fungsi riset ke BRIN, diakui Nyoman akan berpengaruh pada perubahan organisasi tak hanya di level pusat tapi juga pada level Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dia berharap proses transfer of knowledge dari riset ke satuan pendidikan dapat dikawal agar berjalan dengan baik, karena keberadaan jurnal dapat meningkatkan kualitas dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi, program studi, dan meningkatkan kualitas dosen.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh unit kerja lingkup Sekretariat BRSDM tersebut, turut hadir Kepala Pusat Peningkatan Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian; Direktur Monitoring, Evaluasi dan Rencana Pengadaan, LKPP; Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas; Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan; Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemendikbudristek; Prof. Ali Suman, BRIN; Kepala Biro Umum dan PBJ, KKP; Inspektur I, Inspektorat Jenderal KKP ; Kepala Biro Perencanaan KKP; serta pejabat lingkup BRSDM.

Melalui giat strategis bersama ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa tersedianya Perjanjian Kinerja (PK) dengan indikator kinerja yang aplikatif; data monev yang valid, handal dan up to date sebagai bahan perbaikan kinerja; hasil reviu Laporan Kinerja (LKj) dan prognosa capaian kinerja yang memadai; data Rencana Umum Pengadaan (RUP) lingkup BRSDM pada aplikasi SiRUP sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan tahun 2023; serta Peningkatan pengetahuan pengelolaan jurnal ilmiah pada masa transisi.

Sebelumnya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono mendorong seluruh Eselon I untuk dapat bertransformasi membawa perubahan besar pada sistem pelayanan di KKP menjadi lebih cepat, efisien dan transparan. Begitu juga dalam hal pengumpulan dan pengolahan data yang akan digunakan untuk membuat program kerja maupun kebijakan.Tujuannya agar sistem administrasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bisa berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance. Krenanya butuh kolaborasi semua pemangku kepentingan di KKP yang ingin membangun sektor KP agar dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi nasional.

HUMAS BRSDM