© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

KKP Dorong Industrialisasi Produk Biofarmasi Laut

Jumat, 17 Desember 2021


SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP. 1212/SJ.5/XII/2021

 

JAKARTA (17/12) - Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan dan mega marine biodiversity, tercatat setidaknya lebih dari 8.500 spesies biota laut ada di Indonesia. Keanekaragaman sumber daya hayati tersebut merupakan modal potensial bagi bangsa Indonesia untuk dikembangkan menjadi bahan baku industri farmasi, pangan fungsional dan nutrasetika serta kosmetika. Untuk itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut harus terus dikembangkan sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dalam menyediakan bahan baku farmasi bersumber dari biota laut.

 

Atas dasar tersebut, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) menyelenggarakan Webinar Marine Biotech Series, bertema ‘Menuju Industrialisasi Produk Biofarmasi Laut’, pada 16 Desember 2021. Kegiatan ni merupakan rangkaian Pekan Webinar BRSDM, dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2021.

 

Dalam arahannya, Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro, mengatakan bahwa isu mengenai biofarmakologi menjadi salah satu isu strategis, di samping masalah pangan dan kesehatan laut. “Indonesia harus memiliki milestone dalam pengembangan biofarmakologi laut hingga tahun 2045. Karenanya, kita harus dapat melihat trend kebutuhan masyarakat, di samping tentunya terus melakukan upaya-upaya preventif berkembangnya beragam penyakit baru. Webinar ini tentunya menjadi langkah kita untuk menjadikan Indonesia sebagai  negara yang mandiri dan ‘tuan rumah’ dalam menghasilkan produk-produk farmasi berbahan baku produk laut,” ucap Kusdiantoro.

 

Sebagai contoh, pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia turut mengundang banyak pertanyaan tentang berbagai upaya penanganannya. Salah satu yang diangkat sebagai potensi solusi adalah senyawa-senyawa aktif yang diekstrak dari sumber daya hayati laut Indonesia.

 

“Kekayaan sumber daya hayati laut yang melimpah diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyediakan obat-obatan tersebut. Meskipun untuk memperoleh obat yang efektif dan aman harus melalui serangkaian uji praklinik dan klinik yang memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang mahal. Ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk kita, khususnya bagi para peneliti. Karena peluang akan muncul ketika kita dihadapkan pada permasalahan di sekitar,” terangnya.

 

Dengan dikembangkannya biota laut sebagai produk industri biofarmasi, juga dapat meningkatkan nilai tambah karena menjadikannya memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Sebagai contoh, rumput laut pada bentuk segar (dehydrolized), jika diekspor hanya memiliki nilai ekonomis sebesar USD 1.168/ton. Namun jika diisolasi kandungan zat warnanya, maka nilai ekonomis akan jauh meningkat hingga USD 13.372/ton atau setara 13 kali lipat dari sebelumnya. “Pengembangan ini tentunya dapat menjadi salah satu tumpuan masa depan Indonesia dalam pembangunan kelautan dan perikanan dengan penerapan prinsip ekonomi biru,” tegas Kusdiantoro.

 

“Dengan melihat kemampuan teknologi dan ketersediaan SDM yang kita miliki terkait dengan pengembangan biologi, diharapkan dapat menjadi semangat dan keyakinan bahwa Indonesia dengan potensi yang melimpah, dapat menjadi modal dalam pengembangan industri farmakologi di Indonesia hingga berkibar di dunia internasional,” lanjutnya, mengakhiri arahan.

 

Webinar Marine Biotech Series turut menghadirkan Kepala BBRP2BKP, dua narasumber yakni Dr. Anugerah Widiyanto, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dr. Endar Marraskuranto, peneliti BBRP2BKP.

 

Sebagai informasi, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, naik 9,69 persen pada kuartal kedua 2021 meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kontribusi tersebut belum memperhitungkan pertumbuhan lapangan usaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, baik dari komoditas pengolahan hasil perikanan, komoditas pergaraman, biofarmakologi dan bioteknologi dari hasil laut, dan jasa-jasa kelautan.

 

Kegiatan ini juga terlaksana sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan, untuk dapat memacu sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memanfaatkan sumber daya hayati laut Indonesia dengan sebaik-baiknya.

 

HUMAS BRSDM

Sumber:

KKP WEB

Accessible Control
cursor Bigger Cursor
brightness Brightness
contrast Contrast
monochrome Grayscale
revert Undo Changes
Logo Logo
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia