SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR :  SP.253/SJ.5/VII/2024

JAKARTA, (16/7) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa program prioritas ekonomi biru pada pertemuan internasional Committee on Fisheries (COFI) ke-36 yang diselenggarakan di Roma pada tanggal 8-12 Juli 2024.

Delegasi Indonesia yang diketuai Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antara Lembaga Trian Yunanda berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut yang menyampaikan prakarsa (national statement) pada sesi pleno.

“Pada pertemuan itu kita sampaikan program ekonomi biru melalui penangkapan ikan terukur sebagai upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan hingga bulan cinta laut untuk menanggulangi marine debris,” ujar Trian dalam keterangan resmi KKP, Selasa (16/7/2024).

Trian juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam menyampaikan data kuesioner FAO's 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dalam mendukung perikanan berkelanjutan. Selain itu juga mendorong FAO agar secara aktif mengingatkan negara-negara anggota untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai timeline yang disepakati.

Isu non-tariff measures dan tariff liberalization juga dibahas agar didasarkan pada fair trade dan memperkuat manfaat dan daya saing negara-negara berkembang. Selain itu juga mendorong FAO agar merevisi FAO Eco-labelling Certification untuk Small Scale Fisheries, serta upaya nasional untuk ketertelusuran produk akuatik melalui program STELINA.

“Selain itu kita paparkan pula tentang dukungan peningkatan akses pasar untuk nelayan skala kecil melalui penyusunan ecolabelling guideline oleh FAO, program gemarikan hingga penerapan Bali Strategy pada pelaksanaan Port State Agreement (PSMA),” imbuhnya.

Pada sesi pleno, Trian juga mengangkat program kampung budidaya berbasis komoditas unggulan yang merupakan upaya nasional dalam mendukung perikanan budidaya berkelanjutan dan ketahanan pangan.

“Di sisi pengawasan, kita juga memperkenalkan The Regional Plan of Action (RPOA) IUUF, program kerja RPOA-IUUF, upaya penanggulangan IUUF, serta pengembangan Ocean Big Data System melalui integrasi teknologi dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan,” ungkap Trian.

Di sela kegiatan, Delegasi RI yang diwakili Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Putra Irawady, Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan Ridwan Mulyana, dan Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Machmud serta Konsuler KBRI Roma mengikuti pertemuan bilateral dengan Deputy Director General World Trade Organization (WTO). 

Pertemuan ini membahas tentang perundingan subsidi perikanan serta menyampaikan beberapa usulan, salah satunya tentang penentuan jumlah subsidi menggunakan "proportional approach" bukan "aggregate approach" mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang pantai terbesar kedua di dunia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang hadir pada pertemuan COFI tahun 2023 meyakini implementasi program-program ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan global. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang berlimpah dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi protein dunia.

HUMAS DJPT