SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.181/SJ.5/V/2023

JAKARTA, (30/5) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk memperkuat sistem pemantauan keamanan pangan perikanan. Salah satu yang menjadi fokus kerjasama ini yakni pengendalian food-borne disease atau penyakit yang ditimbulkan oleh kontaminasi bakteri pada makanan.

"Kami menyambut positif kerjasama ini mengingat metode mitigasi terus berkembang hingga mampu melakukan pengendalian dan pelacakan sumber penyakit secara akurat melalui penerapan surveilan molekuler dengan teknologi whole genome sequence atau WGS platform," ujar Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Sosok yang akrab disapa Tari ini mengatakan keamanan pangan di negara - negara anggota APEC menjadi fokus bersama. Dikatakannya, negara - negara maju juga telah  mengaplikasikan surveilans penyakit yang dapat menular melalui makanan atau dikenal sebagai food-borne disease.

"Negara - negara pengekspor produk pangan terutama pangan asal hewan/ternak dan tumbuhan telah banyak yang mulai menerapkan platform ini dalam memberikan jaminan keamanan pangan produk mereka, meyakinkan konsumen, menjamin keberterimaan produk di pasaran serta memperluas akses produk di pasar global dan meningkatkan volume ekspor, namun Indonesia akan menjadi salah satu pionir, terutama di Asia Tenggara, yang menerapkan platform WGS (whole genome sequence) pada sektor perikanan" ujar Tari.

Sebagai salah satu negara eksportir hasil perikanan terbesar di dunia, Tari menyebut Indonesia tidak dapat menghindari isu keamanan pangan produk perikanan. Hal ini sejalan dengan program KKP dalam menggenjot produksi perikanan. 

Ditegaskan Tari, Indonesia memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai standar internasional. Karenanya, target produksi udang 2 juta ton udang per tahun pada 2024 akan mampu diserap pasar global, utamanya negara - negara maju importir udang.

"Kapasitas SDM dan peralatan laboratorium KKP untuk bekerjasama dengan jejaring WGS internasional dalam penerapan Platform WGS kita juga sudah siap," tegasnya.

Kesiapan Indonesia ditunjukkan Tari dalam gelaran forum APEC SOM Ke-2 di Detroit Amerika Serikat, 14-19 Mei. Saat itu, delegasi KKP yang hadir menjadikan forum working group APEC WGS sebagai unjuk kekuatan kapasitas Indonesia dan kesiapan menjalin kerjasama dengan negara - negara maju dalam penerapan platform WGS pada sistem surveilans food-borne disease sektor perikanan utamanya komoditas udang.

"Intinya kita tunjukkan kalau Indonesia siap dan mampu menjamin keamanan pangan, khususnya dari komoditas kelautan dan perikanan," terang Tari.

Sebagai informasi, salah satu topik yang diangkat dalam Pertemuan APEC Senior Official Meeting Ke-2 adalah isu keamanan pangan pada komoditas pangan yang diperdagangkan secara internasional. Negara - negara maju anggota APEC yang umumnya adalah konsumen atau importir produk pangan sudah sejak lama menerapkan standar - standar tertentu yang membuat kegiatan perdagangan komoditas pangan antar negara menjadi makin kompetitif.

Delegasi KKP yang diwakili M. Aji Purbayu dan Putu Eka Sudaryatma berhasil membuat perwakilan dari 21 negara APEC dan delegasi pengamat WTO memberikan apresiasi kepada Indonesia atas pencapaiannya yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang akan menerapkan platform WGS di sektor perikanan. Penerapan ini dilaksanakan melalui kerjasama bilateral saling menguntungkan dengan United States Food and Drugs Administration (US FDA).

"Semoga kerjasama ini semakin menjamin keamanan udang Indonesia dan semakin meningkatkan volume ekspor ke Amerika Serikat serta mendapatkan privilege dalam kemudahan lalu lintas saat tiba di pelabuhan - pelabuhan Amerika Serikat," harap Tari.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP menjaga mutu produk perikanan, termasuk dari kontaminasi mikroplastik. Upaya yang dilakukan pun harus dari hulu ke hilir.

HUMAS BKIPM