Sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan Pelayanan Publik (Yanblik), KKP dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Yanblik tersebut juga memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam PP 85 Tahun 2021 yang saat ini sedang direvisi. PNBP dalam hal ini disebut PNBP Fungsional adalah service charged, atau dalam hal ini pemungutan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan namun untuk memperbaiki kualitas layanan itu sendiri. Dengan demikian, akan saling terkait, PNBP dapat lebih optimal apabila Pelayanan Publik yang diberikan oleh KKP memenuhi harapan pengguna jasa/masyarakat.

Adapun Evaluasi PNBP tersebut antara lain bertujuan: 1) mendapatkan data dan informasi atas realisasi PNBP selama periode tertentu pada Satker yang dievaluasi, 2) menilai dengan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pemungutan PNBP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk dari aspek perencanaan/penetapan target, pemungutan, penyetoran, dan penggunaan secara langsung, serta pengusulan potensi PNBP), serta mencapai target yang ditetapkan, serta 3) memberikan saran atas permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan PNBP untuk lebih mengoptimalkan PNBP guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa kegiatan evaluasi PNBP yang dilaksanakan tersebut antara lain:

1. Evaluasi PNBP pada Satker BPSPL Denpasar   
2. Evaluasi PNBP pada Satker BKKPN Kupang   
3.  Evaluasi PNBP pada Satker LPSPL Sorong       
4.  Evaluasi PNBP TA 2024 pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Provinsi Jawa Barat    
5.  Evaluasi PNBP TA 2024 pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Provinsi Aceh
6.  Evaluasi PNBP TA 2023-2024 dan Reviu Usulan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada BBPBL Lampung, Provinsi Lampung       
7.  Evaluasi Pengelolaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Provinsi Kalimantan Barat
8. Evaluasi Pengelolaan PNBP PPN Sibolga
9. Evaluasi PNBP Pada BKKPN Kupang di Prov. Nusa Tenggara Timur

Semoga melalui evaluasi PNBP dapat mewujudkan pengelolaan PNBP dan Pelayanan Publik KKP yang optimal, dan dengan pemantauan tindak lanjut akan diperoleh peningkatan kinerja atas Satker terkait.

Update kegiatan Juni:

1. Evaluasi PNBP dan Tata Kelola Perizinan Sektor KP pada Direktorat PRL
2. Evaluasi PNBP dan Tata Kelola Perizinan Sektor KP pada Direktorat Jasa Kelautan            
3. Evaluasi PNBP dan Tata Kelola Perizinan Sektor KP pada Direktorat KKHL
4. Evaluasi PNBP TA 2023 dan TA 2024 dan Evaluasi Pelayanan Publik TA 2024 pada Balai PPMHKP Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara
5. Evaluasi Tata Kelola Perizinan Sektor KP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
6. Evaluasi Pengelolaan PNBP PPN Pelabuhanratu