SIARAN PERS 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.240/SJ.5/VII/2024

BALI (5/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Developmen di Sanur, Bali, Jumat (5/7/2024). Peluncuran ini menempatkan Indonesia sebagai leading country pengembangan neraca sumber daya laut (ocean accounting). 

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai meresmikan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia mengatakan, tingginya aktivitas di ruang laut dan kawasan pesisir, serta ancaman kerusakan akibat polusi dan perubahan iklim memacu pemerintah melakukan berbagai terobosan menghadirkan tata kelola laut yang berkelanjutan. 

Neraca sumber daya laut menurutnya menjadi salah satu terobosan tersebut. "Kita harus mengutamakan kesehatan laut. Kita tidak ingin lagi ada overfishing, kita ingin mengembangkan budidaya perikanan untuk pengelolaan laut yang berkelanjutan. Perlu diingat, perubahan iklim juga sangat terpengaruh oleh laut," ujar Luhut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, Neraca Sumber Daya Laut Indonesia berupa dashborad yang berisikan kumpulan data sumber daya kelautan dan pesisir Indonesia yang berasal dari hasil riset dan survey. Sistem ini mengolah data secara dinamis sehingga menghasilkan informasi terbaru sesuai kondisi terkini di lapangan. 

Dashboard mampu menampilkan nilai ekonomi, ekologi, serta sosial suatu wilayah perairan laut dan pesisir. Kemudian dapat menganalisis dampak investasi di laut dan pesisir terhadap kesehatan ekologi untuk jangka pendek dan panjang. Baik itu investasi di bidang perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, transportasi laut, hingga pembangunan di wilayah pesisir yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Lebih dari itu, Neraca Sumber Daya Laut Indonesia dapat melacak wilayah lautan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi maupun sebaliknya. Informasi ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi serta capaian target luasan kawasan konservasi laut Indonesia seluas 30 persen pada tahun 2045. 

"Dengan sistem ini kita bisa menganalisa dampak pemanfaatan ruang laut, kondisi laut secara cepat. Ini tools untuk mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan," bebernya. 

Terdapat 10 lokasi pilot project pengembangan Neraca Sumber Daya Laut di Indonesia yang didukung oleh Global Ocean Accounts Patnership (GOAP). Areanya melipiti kawasan konservasi Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, serta Pulau Kapoposang. Menurut Trenggono, area cakupan masih akan terus diperluas hingga seluruh wilayah perairan Indonesia. 

Sekretariat Global Ocean Accounts Patnership (GOAP) sebagai organisasi internasional yang terlibat dalam pembangunan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia, mengapresiasi keberhasilan KKP mengembangkan neraca sumber daya laut. Indonesia bahkan dinilai sebagai leading country. 

"Indonesia telah memperlihatkan kepemimpinan yang hebat dalam pengembangan neraca sumber daya laut, yang bisa jadi percontohan bagi negara lain. Upaya kolaboratif pemerintah Indonesia dan para mitra dalam menciptakan pendekatan berbasis data yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya laut akan berkontribusi signifikan, untuk pengembangan laut global yang berkelanjutan," ujar Co-Director Sekretariat GOAP, Ben Milligan.

Sebagai informasi, KKP menyusun neraca sumber daya laut berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2023. Di dalamnya terdiri dari tim KKP, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, BRIN, IPB dan Yayasan Rekam Nusantara.

The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Developmen sendiri merupakan forum global yang digelar KKP bersama sekretariat GOAP untuk membahas praktik terbaik pengembangan neraca sumber daya laut. Pesertanya sejumlah petinggi negara kepulauan, perwakilan puluhan negara, organisasi internasional, hingga para ilmuan dunia.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI