SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.745/SJ.5/XlI/2022

JAKARTA, (4/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan secara konsisten menyerukan menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui prinsip ekonomi biru dalam berbagai forum internasional.

Seruan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting) ke-8 Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) pada Selasa (29/11/2022) yang diselenggarakan di Jakarta.

Ekonomi biru menjadi acuan utama untuk memulihkan kesehatan laut dan potensi kelautan yang akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Victor mengajak dan meyakinkan semua delegasi untuk terus berkomitmen menjaga keberlanjutan sumberdaya laut melalui prinsip ekonomi biru baik dalam forum Kawasan Segitiga Karang maupun forum multilateral seperti di United Ocean Conference (UNOC), Our Ocean Conference (OOC), United Nations Framework Convenstion on Climate Change (UNFCCC), High Level Panel for Sustainale Ocean Economy (HLP-SOE) yang digagas 14 Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara serta berbagai forum global lainnya.

“Laut dan ekosistem pesisir berperan penting bagi kehidupan manusia dari sisi ekologi dan ekonomi serta potensi besarnya yang mampu mengendalikan iklim. Implementasi pembangunan ekonomi biru dilakukan melalui lima strategi,” kata Victor.

Lebih lanjut Victor pun menjelaskan komitmen menjaga ketahanan pangan dunia melalui 5 (lima) program strategi ekonomi biru yakni Pertama, perluasan kawasan konservasi hingga 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia; Kedua, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Ketiga, pengembangan budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan; Keempat, menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga; dan Kelima, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL).

Victor juga menerangkan pada forum G20 Presidensi Indonesia Tahun 2022 yang baru saja selesai diselenggarakan, Indonesia terus berupaya memperkuat diplomasi kelautan di Forum G20 side event Ocean-20 atau O20.

"Ini baru pertama kali digagas sepanjang sejarah berdirinya Forum G20. Saya berpandangan side event O20 adalah momentum untuk menggugah komitmen dan langkah nyata memulihkan dan melindungi ekosistem laut sekaligus inisiasi pembentukan High Level Forum Ocean20," terangnya.

Di kesempatan ini Pemerintah Indonesia berharap Regional Sekretariat CTI-CFF terus meningkatkan manajemen sekretariat dan memberikan pelayanan terbaik kepada negara-negara anggota dan memastikan bahwa kontribusi negara dikembalikan dalam bentuk investasi dalam pengelolaan berkelanjutan di Kawasan Segitiga Karang Dunia. Indonesia juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan Perjanjian Ketuanrumahan (Host Country Agreement) dengan Regional Sekretariat CTI-CFF.

Mengakhiri sambutannya, Victor kembali mengajak seluruh Delegasi yang hadir untuk memastikan bahwa ekosistem laut dan pesisir yang sehat dapat memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi laut untuk memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang karena “Laut Kita, Warisan Kita” (Our Ocean, Our Legacy).

Pertemuan tingkat Menteri yang dihadiri oleh Indonesia, Malaysia,Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands dan Timor Leste serta organisasi non pemerintah/NGO mitra CTI-CFF telah menghasilkan beberapa dokumen strategis dan disepakati bersama enam negara anggota CTI-CFF di antaranya Rencana Aksi Regional (Regional Plan of Action/RPOA 2.0) dan Joint Ministerial Statement of The 8th Ministerial Meeting of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (Pernyataan Bersama Para Menteri CTI-CFF). Selain itu juga dilakukan pemilihan dan serah terima jabatan Ketua Dewan Menteri (Council of Minister/COM) dan Komite Pejabat Senior (Committee of Senior Official/CSO) CTI yang baru untuk periode 2023-2024. Timor Leste dan Indonesia menjadi Ketua dan Wakil Ketua COM dan CSO.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb. Haeru Rahayu selaku Alternatif Head of Delegation (HoD) Indonesia juga mengapresiasi penyelenggaraan Ministerial Meeting CTI-CFF ke-8 kepada negara-negara anggota CTI-CFF, Regional Sekretariat dan mitra CTI-CFF dengan segala capaian yang sudah dihasilkan bersama.

“Indonesia mengajak semua negara anggota CTI-CFF termasuk Regional Sekretariat dan mitra untuk bersama-sama menyuarakan pentingnya pembangunan berbasis ekonomi biru serta isu-isu kelautan menjadi agenda utama pada forum United Nations Framework Convenstion on Climate Change (UNFCCC) dan forum internasional lainnya,” ungkap Tebe.

Tak hanya itu, Tebe pun berharap, capaian yang telah dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi negara-negara anggota CTI-CFF. Efektivitas, efisiensi dan improvisasi harus terus dilakukan oleh Regional Sekretariat untuk menerapkan rencana dan program kerja yang tertuang dalam Regional Plan of Action (RPOA) 2.0 CTI-CFF.

Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, delegasi Pemerintah Indonesia lainnya yang juga hadir dalam pertemuan tersebut adalah Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Kemaritiman dan Investasi serta Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara daring dan luring.

Kerja sama multilateral antara enam negara anggota CTI-CFF telah terjalin selama 13 tahun sejak disepakati pertama kali pada 15 Mei 2009 oleh enam Kepala Negara melalui Deklarasi The Coral Triangle Initiative Leader’s Declaration on Coral Reefs, Fisheries and Food Security.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi kesejahteraan bangsa dengan memperkuat diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara dan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi biru (blue economy) yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut.

*HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT*