SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.359/SJ.5/X/2024

JAKARTA (9/10) – Indonesia bersama negara-negara Asia Pasifik membahas langkah-langkah kolaboratif di tingkat regional guna menghadapi tantangan dalam perubahan iklim di kawasan melalui solusi inovatif dengan pendekatan berbasis laut pada Regional Dialogue on Ocean-Based Climate Action (OBCA).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menyampaikan aksi iklim berbasis laut menawarkan peluang besar untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan sosial, serta mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

"Indonesia percaya dengan mengoptimalkan peran laut dalam mitigasi perubahan iklim di kawasan ini dapat menciptakan solusi yang berdampak positif bagi generasi mendatang dan memperkuat upaya dalam mempercepat pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 13 (Aksi Iklim) dan SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air),” ujarnya.

Sebagai bagian dari OBCA, Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara kepulauan lainnya, termasuk Fiji dan Maladewa, dalam menyusun resolusi bersama untuk mempercepat aksi iklim berbasis laut di tingkat internasional. Pada tahun 2023, Indonesia ikut menginisiasi Resolusi 79/2 UN ESCAP, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen negara-negara anggota dalam melindungi dan melestarikan sumber daya laut sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Victor juga menyampaikan, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memainkan peran penting dalam agenda global ini, sejalan dengan posisi negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan kekayaan sumber daya pesisir yang luar biasa.

Di sela-sela agenda OBCA, Victor yang juga memimpin Delegasi Republik Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Pertemuan ini membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan kelautan dan iklim Indonesia serta potensi kerja sama internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Victor menjelaskan lima prioritas program kelautan, termasuk target pengembangan kawasan konservasi laut yang mencapai 30% pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia telah berhasil mencatatkan sekitar 10% dari total target tersebut, didukung oleh strategi nasional yang komprehensif.

“Indonesia akan menambahkan sektor baru dalam Nationally Determined Contribution (NDC) ke-2, yaitu sektor kelautan. Pada sektor ini, dua aksi iklim telah diidentifikasi yakni mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan Blue Carbon berbasis lamun sebagai inisiatif pertama di kawasan Asia Pasifik, dan adaptasi melalui pengelolaan kawasan konservasi untuk mendukung ketahanan pesisir (coastal resilience) dan ketahanan pangan biru (blue food security),” terangnya.

Informasi terkait perkembangan terbaru terkait Blue Economy Roadmap 2023-2045 yang telah dikeluarkan oleh Indonesia. Salah satu komponen penting dalam peta jalan tersebut adalah penerapan ocean accounting yang digunakan untuk memonitor dan menghitung dampak kebijakan ekonomi biru terhadap lingkungan.

Executive Secretary UNESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana mengapresiasi komitmen Indonesia terhadap inisiatif OBCA dan menekankan pentingnya peran ESCAP sebagai wadah yang tepat untuk membahas isu-isu kelautan di Asia Pasifik. Dengan karakteristik geografis kawasan ini, UNESCAP menekankan bahwa isu kelautan bersifat lintas batas (transboundary) sehingga membutuhkan kerja sama yang erat di tingkat regional.

“UNESCAP memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pusat pelatihan Mangroves Center di Bali serta menjajaki potensi diskusi lebih lanjut terkait pembiayaan dan investasi dengan mitra pembangunan. Diharapkan, Indonesia dapat berperan sebagai pemimpin dalam kerja sama antar negara, terutama pada Pilar 1 dan Pilar 4 yang dibahas dalam Regional Dialogue ini, termasuk kerja sama South-South Cooperation dan kolaborasi dengan negara mitra lainnya,” jelas Armida.

UNESCAP juga menyebutkan peluang untuk membawa hasil dari dialog regional ini ke COP-29 dan mempromosikannya melalui Pavilion Indonesia atau Pavilion PBB, sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam aksi iklim global.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT