© Copyright 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Di Dies Natalis ke-39 PPN Surabaya, Sesditjen PSDKP Ajak Generasi Muda Membangun Sektor Kelautan dan Perikanan

Berita
Kamis, 17 September 2026
Di Dies Natalis ke-39 PPN Surabaya, Sesditjen PSDKP Ajak Generasi Muda Membangun Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar sumber daya kelautan dan perikanan lestari untuk generasi masa depan. 

 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen PSDKP, Saiful Umam, saat menyampaikan orasi ilmiah bertajuk "Peran PSDKP dalam Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia" pada upacara Dies Natalis ke-39 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Kamis (17/9/2026).

 

Dalam kesempatan tersebut, Saiful Umam secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Direktur PPNS, Rachmad Tri Soelistijono, S.T., M.T., beserta seluruh civitas akademika PPNS atas sambutan hangat dan komitmen luar biasa dalam mendukung kemajuan industri maritim terutama teknologi pengawasan SDKP.

 

Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh kurang lebih 350 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan TNI AL, Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), perusahaan perkapalan mitra, himpunan alumni, hingga jajaran dosen dan mahasiswa PPNS.

 

Dalam orasinya, Saiful memaparkan tiga poin utama, yaitu arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, peran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), serta peluang kerja sama dan karier di bidang pengawasan SDKP.

 

Saiful menegaskan bahwa Indonesia memiliki anugerah sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, namun sektor ini belum maksimal memberikan konstribusi kepada negara dan masyarakat. Tantangan sektor pembangunan kelautan dan perikanan berada didepan mata, adanya triple planetary crisis, desakan aktivitas pembangunan, pencemaran perairan dan illegal fishing merupakan masalah yang serius. Namun KKP, telah memiliki roadmap pembangunan yaitu kebijakan ekonomi biru (blue economy).

 

"Pengawasan dan penegakan hukum yang tepat merupakan kunci utama keberlanjutan sektor kelautan. Tanpa pengawasan ketat, sulit bagi kita untuk mencapai kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan," tegas Saiful.

 

Implementasi dari kebijakan ekonomi biru yang dilaksanakan melalui program kerja prioritas nasional seperti modernisasi kapal perikanan dan pembangunan kampung nelayan merah putih membutuhkan dukungan semua stakeholder terutama PPNS sebagai pencetak generasi muda bidang perkapalan dan industri pendukung maritim.

 

Saiful juga berkesempatan meninjau secara langsung berbagai fasilitas kampus dan workshop/bengkel kerja unggulan PPNS, seperti galangan kapal mini, bengkel welding/pengelasan, laboratorium uji kompetensi, laboratorium elektronika, serta fasilitas pendukung lainnya.

 

Atas kontribusi dan orasi yang disampaikan, Senat PPNS menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasih atas sinergi kerja sama yang telah terjalin baik dengan Ditjen PSDKP. Pihak PPNS berharap kerja sama ke depan dapat terus diperluas dan ditingkatkan.

 

Beberapa peluang kolaborasi strategis yang diharapkan meliputi program magang kerja mahasiswa, pengembangan sensor untuk pengawasan bawah air, pemetaan ruang laut, pelatihan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas bagi awak kapal negara, serta berbagai potensi kerja sama teknis lainnya demi mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Sumber:

DJPSDKP

Bagikan Artikel Ini
Logo Logo
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

POST Forms