SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP. 1121/SJ.5/XI/2021

JAKARTA (17/11) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan ekonomi biru sebagai kebijakan utama sektor kelautan dan perikanan. Menggandeng Marine Stewardship Council (MSC), KKP mengurai succes story dalam penerapan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

"Perikanan berkelanjutan tidak berhenti di praktik, tapi juga pelaku bisnis dan konsumen. Untuk itu, hari ini kita menggaungkan keberhasilan Indonesia dan edukasi bagi yang lain," terang Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud saat membuka webinar series Harkannas 2021 bertajuk "Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Nasional untuk Ketahanan Pangan", Selasa (16/11/2021).

Machmud menambahkan, KKP memiliki 3 terobosan sebagai bentuk aplikasi ekonomi biru di antaranya perikanan tangkap terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya berbasis riset untuk peningkatan ekspor, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dikatakannya, penerapan ekonomi berkelanjutan, juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai sumber pangan untuk kebutuhan protein masyarakat.

"Tentu hal ini juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui Gemarikan, kita sosialisasi, mengedukasi dan mengajak masyarakat berkreativitas mengolah ikan untuk jadi menu keluarga," sambungnya.

Sementara Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Janti Djuari menyontohkan penerapan sertifikat ekolabel MSC. Selain menjaga keberlanjutan, sertifikasi tersebut juga untuk meningkatkan sekaligus membuka akses pasar secara global agar dapat bersaing dengan negara lain.

Dikatakannya, 71% konsumen seafood dunia menginginkan produk perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, 65% konsumen perikanan percaya bahwa mereka harus mengonsumsi ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan.

"Bahkan 56% konsumen seafood dunia mau membayar lebih untuk makanan laut yang tersertifikasi dari perikanan berkelanjutan," jelas Janti.

Senada, Factory Manager Harta Samudera, Sarah Hutapea mengaku mendapat banyak manfaat setelah mengantongi sertifikasi perikanan berkelanjutan. Manfaat tersebut di antaranya permintaan ekspor meningkat, harga lebih baik, sekaligus kesadaran mitranya dalam menjaga laut bagi generasi mendatang. Jadi bukan hanya produk dan lingkungan yang terjaga, tapi pada proses tersebut ada hak-hak dan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan mulai dari nelayan hingga pekerja pabrik yang terpenuhi. 

“Sehingga tak hanya tercapai perikanan yang bekelanjutan, usaha kami juga bisa berlanjut.  Dan lewat usaha ini bisa menghasilkan dampak yang baik bagi lingkungan, bagi nelayan, pekerja pabrik dan semua yang terhubung dengan usaha ini,” ungkap Sarah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa penerapan prinsip ekonomi biru adalah menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, ekonomi biru merupakan harapan bagi masa depan bangsa dalam penguatan ekonomi nasional.

HUMAS DITJEN PDSPKP