Stasiun PSDKP Belawan telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target dari masing-masing indikator kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2020 – 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut disusun sebagai wujud komitmen penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023.
LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit oganisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2023.
Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023 telah diupayakan melalui pelaksanaan progam Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : (1) Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; (2) Operasional Pusat Pengendalian; (3) Penyediaan Logistik dan Pengawakan Kapal Pengawas; dan (4) Operasional Armada dan Perawatan. Sampai dengan Tahun 2023 kinerja Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada telah berhasil mencapai kinerja strategis yang menjadi perhatian publik dalam hal operasi kapal pengawas, pengembangan teknologi, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pengawasan.
Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggung jawaban serta akuntabilitas Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada pada Tahun 2023. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.
Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2023 merupakan salah
satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen
yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan- kegiatan yang
menjadi fokus Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk mencapai target kinerja yang telah
disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan telah diintegrasikan dengan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.