TANJUNG PINANG, (18/11) – Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat sistem pendidikan vokasi di sektor maritim sebagai salah satu upaya penyiapan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), KKP saat ini terus mengembangkan strategi sebagai kunci perencanaan keterampilan sektor maritim.

“Beberapa Langkah pengembangan yang saat ini dilakukan diantaranya melalui program TVET (Technical and Vocational Education and Training), mempromosikan inovasi dan kewirausahaan,  investasi di bidang peneltian dan pengembangan, serta memperkuat kerja sama publik-swasta” ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta.

Hal tersebut disampaikan Nyoman pada Seminar Kelautan dan Perikanan ke-2, bertajuk 'Inovasi Penguatan Sumber Daya Maritim untuk Ketahanan Pangan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional', yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), di Tanjung Pinang, Riau.

Nyoman juga menjelaskan bahwa komitmen untuk penguatan Pendidikan vokasi di sektor kelautan dan perikanan tersebut selaras dengan pesan Presiden Joko Widodo, yang mengatakan bahwa kunci untuk menjadi negara maju salah satunya adalah kualitas SDM yang baik pada sektor agro maritim, sains dan teknologi.

"Pada pelaksanaanya, KKP memiliki strategi  dalam menyiapkan SDM unggul untuk mendukung Program Ekonomi Biru dalam menghadapi tantangan yang melekat," tambahnya.

Meskipun demikian, Nyoman juga menyebut beberapa tantangan penyiapan SDM yang tengah dihadapi satuan pendidikan tinggi, khususnya sekolah vokasi milik Satuan Pendidikan KKP, yakni keterlibatan industri yang rendah, peraturan dan persyaratan yang ketat, partisipasi yang rendah, kurikulum yang kaku, serta kesenjangan yang mencolok dalam kompetensi dosen.    

Untuk mengimplementasikan strategi penguatan Pendidikan vokasi menghadapi berbagai tantangan tersebut, Nyoman menjelaskan bahwa saat ini diimplementasikan pada dua program besar BPPSDM KP yakni VOGA atau Vocational Goes To Actors dan SFV atau SMART Fisheries Village.

“Kenapa kita sebut vocational goes to actors? Karena basis pendidikan yang dikelola oleh KKP adalah basis pendidikan vokasional,  goes to actors itu berarti langsung menuju kepada pelaku utama. Jadi kami ingin meningkatkan kualitas anak-anak pelaku utama ke depan, sehingga dapat berkiprah dan terjun langsung ke dunia usaha dan industri sektor kelautan dan perikanan,” terangnya.

Nyoman juga menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam arah kebijakan Pendidikan Vokasi Kelautan dan perikanan, terletak pada pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/i pelaku utama KP untuk melanjutkan pendidikan tinggi; peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan teaching factory; pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik; pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik; peningkatan kualitas penelitian terapan dan pengabdian masyarakat; kerja sama dengan K/L terkait; dan pengembangan kelembagaan pendidikan KP.

Selain itu, Nyoman juga menjelaskan bahwa dalam meningkatankan kualitas SDM, KKP terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait, termasuk dengan  FIKP UMRAH Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM KP sekaligus mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka menyinergikan tugas, fungsi yang tertuang dalam PKS tersebut.

Ruang lingkup PKS ini meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang KP; pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan pemanfaatan sarana prasarana serta berbagi pakai informasi dan pengetahuan. Dalam penandatangan PKS tersebut hadir dalam kesempatan tersebut, Dekan FIKP UMRAH, Eselon 2 DJPDSPKP; Ketua MPHPI; Ketua TP PKK dan Stunting Kepri; Direktur Politeknik KP Dumai; serta mahasiswa FIKP UMRAH

HUMAS BPPSDM KP