SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.411/SJ.5/VI/2022 

Jakarta (5/6) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun strategi penerapan ekonomi biru (blue economy) guna memulihkan kesehatan laut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Untuk mewujudkan ekonomi biru tersebut, KKP percaya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) tangguh dan bertalenta global memegang peran penting. Oleh karena itu, KKP terus mendorong peningkatan kapasitas SDM unggul di berbagai daerah.

"Strategi ekonomi biru di Indonesia merupakan komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan, memberikan dasar yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi bisnis yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ekonomi dan kedaulatan nasional," terang Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta pada Simposium Nasional IX Kelautan dan Perikanan, Fakultas llmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, 4 Juni 2022.

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Nyoman menuturkan strategi ekonomi biru meliputi peningkatan cakupan dan efektivitas kawasan konservasi perairan dengan penetapan zona restriktif dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta pengurangan jumlah sampah laut; penataan pemanfaatan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut dan pengendalian aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan; serta menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia melanjutkan, dalam implementasinya KKP mengejawantahkan ekonomi biru dalam tiga program terobosan di bidang perikanan tangkap dan juga budidaya, meliputi penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap WPPNRI untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan; pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut; dan pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga komoditas bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan.

"Terkait dengan program tersebut, peran kami di BRSDM yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dinamis, dan bertalenta global. KKP melalui BRSDM saat ini memiliki 20 satuan pendidikan berbasis vokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua," jelas Nyoman.

"20 satuan pendidikan tersebut terbagi menjadi 11 satuan pendidikan tinggi yaitu 10 Politeknik KP serta 1 Akademi Komunitas, dan 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), berbasis vokasi yang terdiri dari 30 persen teori dan 70 persen berbasis pada praktik," lanjutnya.

Hingga saat ini, jelas Nyoman, sejak berdirinya Politeknik KP, telah meluluskan sekitar 50.956 orang, yang telah terserap baik di dunia industri maupun dunia usaha, baik skala nasional ataupun internasional.

Selain dukungan pendidikan, BRSDM juga memiliki kegiatan pelatihan, dan pelatihan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP, baik terkait perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. "Pelatihan tidak hanya terselenggara untuk masyarakat KP secara umum, namun juga kepada ASN, di mana kami juga mengembangkan aplikasi yang berbasis pada sistem informasi kekinian sehingga pembelajaran dapat lebih efisien dan efektif," jelas Nyoman.

Untuk mengawal program prioritas KKP tersebut, BRSDM juga dilengkapi dengan sekitar 6.433 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana terdapat sekitar sembilan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) yang mengelola 6.433 penyuluh tersebut.

"Penyuluh perikanan merupakan garda terdepan dalam mengawal program-program prioritas KKP guna memastikan program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan melakukan pengawasan serta monitoring terhadap program-program pada daerah yang menjadi prioritas pengembangan KKP" terang Nyoman.

Untuk mendukung sinergitas seluruh komponen yang ada, saat ini BRSDM juga tengah mengembangkan Smart Fisheries Village, yang diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi bersifat lokal, wadah kerja sama dengan masyarakat yang tetap berpatokan pd ekologi atau lingkungan lestari,  serta berbasis pada digital.

"Melalui Smart Fisheries ini diharapkan dapat memberikan percontohan-percontohan perkembangan, baik perkembangan air tawar, payau ataupun perikanan budidaya laut. Program-program ini tentunya akan dapat berjalan dengan baik melalui sinergitas dengan berbagai pihak, baik swasta, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya," tegas Nyoman.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Menteri Trenggono mengajak berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi atau kampus, untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di Indonesia.

Humas BRSDM