SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.160/SJ.5/III/2022

JAKARTA (11/3) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus tancap gas mempercepat upaya mewujudkan program terobosan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dua program terobosan tersebut di antaranya langsung berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Salah satu upaya, KKP melantik delapan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Rabu (9/3/2022).

Delapan nama yang dilantik untuk memimpin UPT di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, diharapkan sebagai garda terdepan untuk menjalankan program terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang diampu DJPB, yakni pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, dan pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor.

“Saya berharap kepada pejabat yang telah dilantik agar melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar ketika melantik delapan Kepala UPT DJPB tersebut.

Kedelapan pejabat yang dilantik ialah, Nur Muflich Juniyanto sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Manijo sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Ikhsan Kamil sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Sarwono sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon.

Selanjutnya, Yayan Sofyan sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL), Lombok, Carlos Lisbon Sirait sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, M. Tahang sebagai Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, dan Toha Tusihadi sebagai Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL), Serang. Pengangkatan para pejabat tersebut berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/MEN-SJ/KP.430/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

Antam menjelaskan, pelantikan Kepala UPT di lingkup DJPB bisa dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas UPT di DJPB. Karena menurutnya UPT merupakan garda terdepan untuk mewujudkan keberhasilan program prioritas KKP.

“Saya berharap UPT bisa bekerja maksimal, dan menguasai tentang program prioritas yang telah dicanangkan Bapak Menteri. Pejabat yang baru juga harus memberi warna baru bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan,” tukas Antam.

Senada, dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf selalu mewanti-wanti agar pejabat yang telah dilantik selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajiban di unit kerjanya.

Dia berpesan jabatan yang diemban nantinya akan selalu bersinggungan dalam pengelolaan keuangan. Uang bisa saja menjadi 'racun' jika yang diberi amanah tidak dapat menahan diri.

Dia menguraikan kasus korupsi yang sering terjadi adalah kasus suap, dan pengadaan barang dan jasa. Sehingga menurutnya dalam menjalankan program tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming, jika melaksanakan pekerjaan kita harus memahami Juknisnya, jangan sampai menyeleweng, dan jalankan sesuai program, karena semua tindak tanduk Kepala UPT selalu dalam pengawasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu menyampaikan pelantikan Kepala UPT di lingkup DJPB merupakan bagian dari kebutuhan, untuk selalu menjaga efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan kerja di DJPB.

Dia juga mengajak Kepala UPT yang telah dilantik agar bisa melakukan percepatan program kerja yang telah dicanangkan oleh KKP. “Untuk mewujudkan program tersebut, diharapkan antara sesama UPT di lingkup DJPB agar bisa terus bersinergi untuk mewujudkan program terobosan yang telah dicanangkan Bapak Menteri,” tukas Tebe –panggilan akrabnya.

Sementara, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, yang baru saja dilantik, Sarwono mengaku siap mengawal program perikanan budidaya laut di Ambon. Menurutnya saat ini BPBL Ambon telah menjadi sentra budidaya laut sekaligus sebagai inkubator bisnis budidaya laut di Indonesia bagian timur.

“Kami akan melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik di BPBL Ambon, seperti pengembangan budidaya laut antara lain budidaya rumput laut, lobster, ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan hias laut,” tukas Sarwono.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Mulyanto, yang baru saja dilantik sebelumnya, mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya mengaku masih mempelajari kondisi yang ada di BBPBL Lampung. Namun menurutnya secara garis besar tanggung jawabnya di Lampung, hampir sama dengan jabatan sebelumnya sebagai di Lombok yakni mengembangkan potensi budidaya laut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, penataan sumber daya manusia aparatur melalui rotasi/mutasi merupakan hal biasa untuk penyegaran dan peningkatan kinerja organisasi. Terlebih KKP memiliki tiga program terobosan yang implementasinya akan digenjot tahun ini.

Menteri Trenggono menambahkan, pelaksanaan tiga program terobosan tersebut juga harus diperkuat, di antaranya melalui peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor.

HUMAS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA