SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.451/SJ.5/XII/2023

BALI, (7/12)- Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut kunci keberhasilan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mewujudkan ekonomi biru, yaitu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Hal itu diungkapkan Menteri Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023 di Bali, Kamis (7/12/2023). Menurutnya, ekonomi Biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

“Kunci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mewujudkan ekonomi biru yaitu sinergi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Para Akademisi dan Ahli Kelautan dan Perikanan, seluruh Asosiasi dan Para Pelaku Kelautan dan Perikanan serta semua pihak terkait. Tidak ada superman yang bisa menanganinya, harus menjadi superteam dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” ujarnya.

Sejak memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020 silam, kata Menteri Trenggono, pihaknya telah menetapkan strategi pengembangan lima kebijakan Ekonomi Biru yaitu; Memperluas Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota; Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; (Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Adanya interaksi antara manusia, ekosistem laut dan pesisir menciptakan kegiatan ekonomi di kawasan laut dan pesisir sering menyebabkan terjadinya degradasi di wilayah tersebut. Untuk itu, diperlukan sebuah pembangunan kelautan dan perikana yang menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi.

Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi biru, KKP mengembangkan instrumen yang mampu memonitor dan mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim berkelanjutan melalui Ocean Big Data, yaitu sistem yang akan dibangun melalui perangkat berbasis teknologi pesisir laut dan udara seperti radar, sensor-sensor untuk mengukur kualitas perairan laut, drone bawah air, drone udara dan nano satelit.

“KKP juga mengembangkan sistem Ocean accounting yang merupakan sistem manajemen data spasial dan non spasial terintegrasi yang mampu memberikan informasi kekayaan laut Indonesia beserta perubahan neracanya dalam kurun waktu tertentu akibat interaksinya dengan kegiatan ekonomi,” ujarnya.

Rakornas KKP Tahun 2023 bertema “Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar hingga Sabtu (9/12/2023) ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PJ Gubernur Bali, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI