SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.022/SJ.5/l/2023

JAKARTA, (20/1) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu  Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen beserta Ambassador of Technology Anne Marie di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, belum lama ini.

Pertemuan ini membahas teknologi satelit Integrated Maritime Intelligent Platform yang baru-baru ini diresmikan KKP untuk memperkuat sistem pengawasan sumber daya perikanan di perairan yuridiksi Indonesia dari praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF).

"Saya sangat mementingkan lingkungan. Selain itu, juga untuk kesejahteraan nelayan. Banyak yang dimiliki laut agar berkelanjutan. Kami ingin nelayan dapat menerima informasi terkini, dan dapat memanfaatkan populasi ikan dengan baik. Ini tujuan kami," ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan tersebut.

Integrated Maritime Intelligent Platform atau disebut juga Command Center, mampu mendeteksi profil dan pergerakan kapal yang melintasi perairan Indonesia maupun Zona Ekonomi Eksklusif. Sistem ini juga dapat mendeteksi kelengkapan administrasi kapal di antaranya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Sistem ini, kata Menteri Trenggono, siap digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang regulasinya dalam tahap penyelesaian. Dengan kebijakan tersebut, penangkapan ikan nantinya diatur menggunakan sistem kuota dan zonasi.

Menteri Trenggono mengungkap, kinerja teknologi satelit tersebut masih bisa ditingkatkan, di antaranya untuk memantau kondisi perairan dari tumpahan minyak dan mamantau kelestarian ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan hutan mangrove.

Untuk peningkatan kemampuan tersebut, sambungnya, KKP membuka peluang kerjasama teknologi termasuk dengan Denmark. Penguatan teknologi ini sekaligus bentuk komitmen KKP dalam mengelola perairan laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan ekosistem.

"Di pesisir, begitu banyak tantangan di sana. 2 mil dari pesisir adalah wilayah yang sangat rentan, dan banyak konflik. Di area itu ada lamun, mangrove. Dengan teknologi ini, pemantauan bisa dilakukan secara optimal," pungkasnya.

Sementara itu, Dubes Lars Bo Larsen mengapresiasi langkah KKP memperkuat teknologi pengawasan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memerangi IUUF. Diakuinya teknologi pengawasan memang menjadi salah satu solusi menghadirkan ekosistem laut yang sehat dan produktif.

Pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Menteri Trenggono ke negaranya sehingga ada kerjasama konkrit antara Indonesia-Denmark, khususnya di bidang pengembangan teknologi. "Kami jelas ingin mendukung kebijakan tersebut. Saya berharap, ke depan akan ada pembicaran mengenai kerjasama yang diinginkan dari KKP," ungkapnya.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI