JAKARTA (14/10) - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan laut yang sangat luas, garis pantai yang sangat panjang, dan beraneka macam biodiversitas di dalamnya, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggaungkan potensi tersebut ke seluruh dunia melalui berbagai cara, seperti promosi, publikasi, kerja sama, dan juga diplomasi. Cara diplomasi tersebut salah satunya dilakukan melalui sinergi KKP dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui peran para diplomatnya.

Terbaru, Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kusdiantoro mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan paparan tentang Arah Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Visi Indonesia 2045 pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu), Rabu (13/10/2021). Diklat Angkatan ke-69 tersebut mengangkat tema "Strategic Policy on Indonesia's Blue Economy: Managing Issues of Sustainability and Prosperity".

Ia menyampaikan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi Indonesia dengan politik luar negeri dan kerja sama multilateral. Hal itu disampaikan Presiden pada The Archipelagic and Island States Forum (AIS) atau Forum Negara Pulau dan Kepulauan. Melalui forum ini, Presiden menyampaikan, semua anggota AIS dapat bekerja sama untuk menemukan solusi inovatif untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan untuk mendorong ekonomi biru yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkannya, KKP memiliki tiga program terobosan yang menjadi prioritas untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan devisa negara. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Trenggono tengah gencar mencanangkan ketiga program tersebut. Pertama, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari subsektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perikanan tangkap terukur. Kedua, menggerakkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat. Ketiga, mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Implementasi ketiga program tersebut dilakukan dengan pendekatan keberlanjutan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) melalui penerapan ekonomi biru. Harapannya, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap lapangan kerja dan memberikan peluang untuk bisnis ke depan.

Menurut Kusdiantoro, penangkapan terukur pada program pertama sejalan dengan High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) atau Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, yang beranggotakan 14 negara, termasuk Indonesia. Dokumen Transformation SOE mendorong studi tentang lima bidang prioritas yaitu Ocean Wealth, Ocean Health, Ocean Equity, Ocean Knowlegde, dan Ocean Finance.

Menurutnya, filosofi penangkapan terukur adalah pembatasan penangkapan ikan yang perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut. Kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi. Untuk itu terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi menjadi pengendalian penangkapan terukur untuk keberlanjutan, yang dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota. Selanjutnya terjadi perubahan dari Illegal, Unregulated, and Unreported Fisihing (penangkapan ilegal, tidak sesuai aturan, dan tidak terlaporkan) menjadi penangkapan yang Legal, Regulated, dan Reported (legal, sesuai aturan, dan terlaporkan).

Adapun terkait program kedua, kebijakan pengembangan perikanan budidaya, salah satunya dilakukan strategi pengembangan budidaya tambak udang untuk target produksi udang sebesar dua juta ton pada tahun 2024. Langkah yang dilakukan dengan evaluasi, revitalisasi, dan modeling, yang berdampak pada berbagai peningkatan, seperti produksi, ekspor, nilai tukar pembudidaya ikan, dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu terkait dengan program ketiga dilakukan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. Tujuannya untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan serta menghindari kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.

"Saya harap dari para peserta Diklat ini menjadi duta-duta kelautan dan perikanan untuk dapat menyampaikan kepada seluruh negara bahwasannya kita itu punya potensi yang tidak dimiliki negara lain. Ikan pilihannya banyak di Indonesia, dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Misalnya kalau awal bulan bisa makan ikan tuna, kakap, kerapu, dan akhir bulan bisa makan ikan asin, jadi variasinya banyak. Ikan tidak harus selalu utuh, tapi sekarang olahannya sangat banyak, beragam, dan dapat disajikan secara cepat," tutur Kusdiantoro.

Ia juga berharap para diplomat Indonesia dapat membantu untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan di luar negeri serta memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh. Menurutnya, banyak dari pekerja tersebut dihasilkan dari satuan-satuan pendidikan KKP sejumlah 23 satuan pendidikan (Politeknik, Akademi Komunitas, dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah), yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Pemaparan tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Sesparlu Kemlu Yudho Sasongko dan seluruh peserta Diklat. Para peserta sangat tertarik untuk berdikusi, antara lain tentang pemasaran produk perikanan Indonesia di luar negeri, produksi perikanan Indonesia dibandingkan negara-negara lain, dan beberapa komoditas perikanan Indonesia yang diminati luar negeri.

"Siap Pak target kami bukan hanya jadi duta besar saja, tapi duta kelautan dan perikanan Indonesia. Insyaallah," ujar moderator Gustaf Daud Sirait dari Kemlu.

HUMAS BRSDM