MALUKU - Pandemi covid-19 memberikan peluang bagi komoditas kelautan dan perikanan. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Ambon, Muhammad Hatta Arisandi mengungkapkan, selama tahun 2021, ekspor perikanan dari Ambon ke Jepang mencapai 847 ton.

Jumlah ini meningkat 7,09 % persen dibanding tahun sebelumnya dengan nilai mencapai USD5,5 juta.

"Produk fresh whole Tuna masih dominan yaitu 812 ton dengan nilai USD5,0 juta, lalu diikuti oleh produk fresh Tuna loin yaitu 0,9 ton dengan nilai USD 6,5 ribu," terang Hatta, .. (5/1/2022).

Guna mengakselerasi dan meningkatkan ekspor, Hatta mendorong dibukanya jalur penerbangan Ambon – Manado untuk memudahkan Direct call produk perikanan Maluku ke Jepang Via Manado. Menurutnya, direct call tersebut bisa memangkas biaya pengangkutan produk perikanan.

Selain itu, dia meminta adanya penyesuaian waktu pemberangkatan pesawat dari Ambon ke Manado.

"Ini untuk efisiensi dan terjaganya kualitas dari produk perikanan ekspor dari Maluku saat diekspor ke Jepang," katanya.

Bersama pemerintah daerah stakeholder lainnya, Balai KIPM Ambon juga mendorong interkoneksi dari daerah-daerah penghasil ikan seperti Dobo, Saumlaki dan Tual sebagai bentuk dukungan direct call ekspor dari Maluku. Selain itu, dia juga menerima masukan dari pengguna jasa terkait cost logistik dengan mendatangkan Pesawat Freighter yang Akan beroperasi ke Dobo, Tual dan Saumlaki Kemudian Masuk Ke Kota Ambon lalu akan direct Ke Manado.

"Ini untuk menekan biaya kirim atau logistik," ujar Hatta.

Dalam kesempatan tersebut, Hatta memastikan Balai KIPM Ambon akan terus memberikan kemudahan dalam penerbitan sertifikat HACCP kepada pengguna jasa. Apalagi sertifikat HACCP dapat membuka peluang dan berkontribusi terhadap ekspor produk perikanan ke negara luar.

"Harapan kami, dengan banyaknya yang punya HACCP, maka makin banyak juga ekspor dari Maluku," tutup Hatta.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut UPT sebagai core KKP. Bahkan, Menteri Trenggono menilai UPT sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat kelautan dan perikanan. Produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara.