SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.350/SJ.5/IX/2023

BOGOR, (27/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) terus mengembangkan SMART Fisheries Village (SFV) atau Desa Perikanan Cerdas. Salah satu fokusnya, memberikan dukungan bagi pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) dan Kampung Perikanan Budidaya melalui intervensi teknologi, optimalisasi aset dan kolaborasi dengan mitra.

“Banyak capaian positif yg telah dihasilkan dari SFV, namun tentunya perlu juga perbaikan perbaikan guna pencapaian yang lebih optimal. Saya mengingatkan kepala seluruh Kepala UPT agar tetap komitmen dan konsisten dalam mengawal program SFV tersebut,” ujar Kepala BRSDMKP I Nyoman Radiarta pada Rakor Pemantauan Capaian dan Progres Pelaksanaan Kegiatan SFV BRSDM Semester I serta Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Semester II Tahun 2023 di Bogor.

Nyoman menjelaskan bahwa saat ini pengembangan SFV pada 10 desa dan 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) didorong untuk mendukung program prioritas ekonomi biru termasuk pengembangan Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya. Nyoman memastikan bahwa intervensi teknologi di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, optimalisasi aset yang saat ini dimiliki serta kolaborasi dengan mitra kerja sama akan terus diperkuat sebagi upaya mengembangkan SFV.

"Intervensi teknologi yang tepat guna untuk pengembangan SFV ini menjadi salah satu poin penting yang akan terus kita perkuat", ujar Nyoman.

Nyoman juga menjelaskan bahwa selain pembangunan fisik, SFV juga akan fokus pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Lebih lanjut, Nyoman menegaskan bahwa bisnis proses SFV juga tidak lepas dari core BPPSDM yakni kolaborasi fungsi antara pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta Inkubasi Bisnis/UMKM Modern yang berperan dalam menciptakan ekonomi tumbuh, masyarakat bekerja, lingkungan lestari, dan berbasis digital. Melalui pendekatan ini diharapkan SFV dapat tumbuh sebagai penggerak perekonomian di desa.

“Kita akan terus dorong agar dengan konsep pengembangan tersebut SFV benar-benar menjadi pengungkit ekonomi dan kemandirian desa” ujar Nyoman.

Pada Rakor tersebut, juga dilakukan kunjungan ke SFV UPT Cibalagung, Bogor, yang dikembangkan oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor. SFV UPT Cibalagung ini memiliki luas 11.000 meter persegi, dengan komoditas yang dikembangkan yaitu budidaya ikan nila, dan pembenihan ikan mas. Selain itu terdapat teknologi Yumina Bumina dan Bioflok SI PANEN. Program terobosan SFV UPT merupakan langkah nyata dalam menyikapi transformasi BRSDM menjadi BPPSDM, pemanfaatan aset yang berujung pada peningkatan PNBP UPT.

"Berbeda dengan Bioflok pada umumnya, Bioflok SI PANEN merupakan teknologi akuakultur berkelanjutan, minim pergantian air, tingkat efisiensi dan penghematan pakan yang tinggi, profitable, serta menjadi salah satu teknologi yang memanfaatkan mikrobiota alamiah sebagai solusi mendaur ulang limbah budidaya", pungkas Nyoman.

Sebagaimana  diketahui, SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. SFV juga berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, serta keberlanjutan yang diharapkan dapat memberikan pengungkit pembangunan desa ke depan. Konsep ini mengubah desa perikanan dari kesan termarjinalkan menjadi lebih maju dan tertata dengan baik.

Pengambangan SFV yang terus dilakukan oleh BPPSDM ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong peningkatan kualitas kampung nelayan dan kampung pembudidaya. Sebelumnya, Menteri Trenggono juga menyampaikan bahwa KKP akan terus mendorong peningkatan kampung nelayan dan kampung budidaya sebagai sentra penggerak ekonomi yang memiliki daya ungkit terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

HUMAS BPPSDM