© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

KKP Tangani Paus Sperma Terdampar di Biak Numfor

Sabtu, 10 Februari 2024


SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.046/SJ.5/II/2024

 

 

BIAK, (10/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) melakukan penanganan paus sperma (physeter macrocephalus) sepanjang 15 meter yang terdampar di pesisir Desa Sareidi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua pada 6 Februari 2024.

 

 

Penanganan paus dilindungi tersebut dilakukan dengan cara dibakar oleh Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari perwakilan BKKPN Kupang Satuan Kerja Biak, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak, Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor dan perwakilan masyarakat setempat guna mencegah dampak buruk bagi lingkungan karena saat ditemukan bangkai paus sudah dalam kondisi kode kejadian 4 atau kondisi pembusukan tingkat lanjut. Paus terdampar di daerah pantai berbatu dan tertahan oleh tegakan bakau.

 

 

“Setelah menerima laporan, tim segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan menuju lokasi untuk menangani paus sperma yang terdampar ini,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangannya di Jakarta.

 

 

Victor menerangkan bahwa paus sperma atau biasa dikenal dengan nama lain Paus Kepala Kotak merupakan mamalia laut yang dilindungi penuh oleh negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut, sehingga perlindungan terhadap spesies ini penting untuk dilakukan.

 

 

Lebih lanjut Victor menjelaskan bahwa paus sperma merupakan biota laut yang terdistribusi secara luas, dan dapat ditemukan diseluruh laut dalam termasuk Samudera Pasifik.

 

 

“Biak Numfor merupakan pintu gerbang Indonesia menuju Samudera Pasifik sehingga bukan tidak mungkin kejadian paus terdampar akan terjadi lagi,” ujar Victor.

 

Sementara itu, Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi menjelaskan bahwa pada awalnya paus ditemukan oleh masyarakat setempat mengapung di dekat pemukiman, usaha menarik paus ke laut lepas oleh masyarakat gagal dan paus kemudian terdampar di pantai berbatu dengan beberapa tegakan bakau.

 

 

“Penanganan yang dilakukan tim yaitu dengan metode pembakaran pada lokasi terdampar. Metode ini dipilih dikarenakan situasi yang sulit untuk merelokasi bangkai paus. Proses pembakaran dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi,” ujar Imam.

 

 

Menurut warga setempat, kejadian ini merupakan kejadian kedua dalam dua tahun terakhir di Pulau Owi. Pada kejadian pertama, jenis paus terdampar sama namun dengan ukuran yang lebih besar. Pada saat itu warga memilih membiarkan paus terurai secara alami, namun ternyata hal ini ternyata berdampak buruk bagi lingkungan karena mengakibatkan kematian karang dan biota laut lainnya seperti gurita.

 

 

Tak hanya itu, tim juga  melanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi kepada warga setempat terkait perlindungan mamalia laut dan bagaimana bersikap dan menangani saat pertama kali menemukan kejadian mamalia laut terdampar bila terjadi lagi di kemudian hari.

 

 

“Berulangnya kejadian mamalia terdampar di Biak Numfor menjadi perhatian bagi BKKPN Kupang, sehingga kami akan terus berupaya meningkatkan penyadartahuan kepada masyarakat tentang prosedur penanganan mamalia laut terdampar, agar di kemudian hari jika hal ini terjadi lagi maka masyarakat dapat melakukan penanganan lebih cepat dan dampak yang tidak diinginkan bagi manusia maupun lingkungan dapat dihindari,” tutur Imam.

 

 

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pengelolaan kawasan dan jenis ikan, KKP terus bersinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memberikan respon yang cepat dan tepat untuk menangani mamalia laut terdampar. Hal ini penting dilakukan mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

 

 

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Sumber:

KKP WEB

Accessible Control
cursor Bigger Cursor
brightness Brightness
contrast Contrast
monochrome Grayscale
revert Undo Changes
Logo Logo
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293

Email: humas.kkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Media Sosial

Pengunjung

1 2
© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia