SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.428/SJ.5/XI/2024

JAKARTA, (27/11) – Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengatasi perubahan iklim dengan memperbarui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Sektor kelautan akan berkontribusi optimal dalam pencapaian target penurunan emisi melalui berbagai inovasi.

NDC merupakan komitmen dari negara-negara yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global. Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara domestik dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional. Jumlah tersebut lebih tinggi dari sebelumnya di angka 29% secara mandiri hingga 41% dengan dukungan global.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf, mengungkapkan Indonesia melalui KKP telah membuat terobosan dengan menyusun peta nasional padang lamun, yang dijadwalkan meluncur pada akhir tahun ini. Langkah ini mendukung pengembangan inventarisasi karbon biru dan aksi mitigasi berbasis data.

“Peta ini adalah langkah awal untuk menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat, sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam aksi iklim berbasis laut,” ujar Yusuf saat berbicara pada Side Event Ocean-Climate Dialogue: Insight from the 2024  Ocean Dialogue to Drive Climate Ambition and Finance dalam COP 29 UNFCCC yang berlangsung di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024.

Yusuf mengakui besarnya tantangan yang dihadapi dalam menyusun peta nasional padang lamun, seperti minimnya penelitian terkait karbon padang lamun dan keterbatasan data. Untuk mengatasinya, pemerintah bekerja sama dengan universitas, LSM, dan mitra pembangunan.

“Kolaborasi adalah kunci. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi kendala ini,” tambahnya.

Indonesia juga telah menetapkan kebijakan strategis, termasuk peta jalan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan, serta dalam proses penetapan regulasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini sejalan dengan Rencana Implementasi Sharm el-Sheikh, yang mendorong integrasi aksi berbasis laut ke dalam target iklim nasional.

“Integrasi sektor laut ke dalam NDC menunjukkan komitmen Indonesia menjadikan laut sebagai salah satu bagian solusi utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Yusuf.

Para peserta Ocean-Climate Dialogue, co-facilitator Julio Cordano (Chili) dan Niall O’Dea (Kanada), menyampaikan hasil Informal Summary Report Ocean Climate Dialogue 2024 dan menyoroti pentingnya konservasi biodiversitas laut, solusi berbasis alam, serta pendanaan ambisius, dan integrasi aksi berbasis laut ke dalam NDC dan NAP, sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat aksi iklim berbasis laut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen bahwa KKP akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung program ekonomi biru yang berkelanjutan.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT