SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.379.1/SJ.5/X/2023

JAKARTA (13/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih peringkat lima dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi ke delapan.

Penghargaan atas peringkat terbaik itu diumumkan secara langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam acara Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 12 Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2022, JDIH KKP memperoleh nilai 98 dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik V tingkat kementerian dari 32 kementerian dan mendapat penghargaan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan hasil yang diperoleh tersebut, JDIH KKP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 89 dan berada pada peringkat ke-8,” kata Kepala Biro Hukum KKP, Effin Martina di Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Effin menjelaskan, KKP terus berupaya untuk membuat aturan hukum sebuah kebijakan dengan melibatkan peran masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa membantu untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah.

“JDIH media layanan informasi hukum dapat tersosialisasikan secara optimal, dan sekaligus peran masyarakat bisa didorong untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

LDCC Awards menjadi salah satu wujud inovasi dalam industri kreatif yang bertujuan mendukung program pemerintah, khususnya BPHN, dalam menyampaikan informasi hukum dan membangun budaya hukum di Indonesia.

Jumlah anggota JDIH Nasional yang ada saat ini sekitar 1.662 instansi yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah NonKementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Sampai tahun 2023 telah mengintegrasikan sistem dan data sebanyak 1.232 website JDIH ke dalam Portal JDIHN.GO.ID. dan telah menghasilkan basis data dokumen hukum nasional serjumlah 553.171 data.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI