SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.730/SJ.5/Xl/2022

JAKARTA, (26/11) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih dua penghargaan pada ajang Bhumandala Award 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Jumat (25/11/2022) malam. Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian KKP dalam mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial.

Dua penghargaan tersebut adalah Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori kementerian/lembaga, dan Bhumandala Kencana untuk kategori Geoportal terbaik.

"Informasi geospasial telah dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan serta pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian," ungkap Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam siaran resminya, Sabtu (26/11/2022).

Bhumandala Award merupakan Penghargaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang diberikan BIG kepada Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan lima elemen simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yaitu kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia, standar, dan teknologi.

Ini kali kedua KKP menerima penghargaan Bhumandala Kanaka, setelah sebelumya di tahun 2020. Sedangkan Bhumandala Award telah memasuki tahun kelima sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014.

Proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja simpul jaringan di KKP selalu disinergikan dengan Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, menjadi komitmen bahwa penyelenggaraan informasi geospasial harus memenuhi standar data, memiliki metadata yang baku serta memenuhi dapat dibagipakaikan antar simpul jaringan yang terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

"Meskipun pembangunan simpul jaringan di KKP baru dimulai pada tahun 2016 ketika dijadikan pilot project oleh Kantor Staf Presiden, namun upaya untuk membangun tata kelola data di internal KKP alhamdulillah berhasil dilaksanakan. Konsep, kebijakan serta implementasinya sudah sejalan dengan yang diamanatkan dalam Perpres JIGN dan Perpres Satu Data Indonesia," pungkas Antam.

Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Budi Sulistiyo menambahkan, salah satu implementasi penyelenggaraan Simpul Jaringan di KKP adalah pembangunan Pusat Kontrol Maritim untuk pengambilan keputusan sektor kelautan dan perikanan.

"Dengan mempertahankan gelar, Kementerian Kelautan dan Perikanan mampu membuktikan bahwa pembangunan dan pengembangan simpul jaringan telah berperan banyak dalam mendokumentasikan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan berbasis Ekonomi Biru di Indonesia," ujar Budi.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI