JAKARTA, (22/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempromosikan pengelolaan tuna ramah lingkungan dan berkelanjutan di ajang Seafood Expo Global (SEG) 2025, Barcelona, Spanyol. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur alat penangkapan pole & line dan handline untuk ikan tuna.

Regulasi itu juga mengatur area operasional (zona/jalur), ukuran kapal, dan ketentuan teknis spesifik bagi alat tangkap tersebut, termasuk yang bersifat mekanis. "Produk tuna Indonesia yang beredar di pasar mengutamakan keberlanjutan karena ditangkap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, seperti pole & line dan handline" ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah dalam temu media di Jakarta, Rabu (21/5).

SEG 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen tuna yang berkelanjutan. Pada forum diskusi side event SEG bertajuk 'IPNLF’s Vision for the Future Event' yang berlangsung belum lama ini, Tornanda memaparkan inisiatif strategis Indonesia dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis 5 program prioritas kebijakan ekonomi biru, untuk memastikan bahwa industri perikanan Indonesia berjalan secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (human rights), tertelusur (traceable), transparan, dan patuh terhadap regulasi (clear and clean).

“Sebagai salah satu negara penangkap tuna utama dunia dengan share 16%, Indonesia mendukung perikanan tuna berkelanjutan dan bertanggung jawab, seperti tuna pole and line dan handline, untuk menembus pasar global,” jelas Tornanda.

Harapan Perluasan Pasar Produk Tuna Indonesia

Ia juga mengapresiasi dukungan the International Pole and Line Foundation (IPNLF) terhadap Indonesia di ajang tersebut dan menekankan pentingnya dialog langsung dengan para buyers atau importir tuna untuk membangun komitmen dan memperkuat kerja sama dengan berlandaskan jaminan ekologi, ekonomi, dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Para pelaku usaha, baik buyers maupun eksportir, diharapkan tidak hanya memperhatikan keberlanjutan ekosistem tuna, tetapi juga peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil perikanan tuna berkelanjutan sebagai dampak dari aktivitas yang dilakukan.

Upaya KKP sejalan dengan pemenuhan standar kualitas/keamanan produk (seperti GMP-SSOP (Good Manufacturing Practices-Sanitation Standard Operating Procedure) dan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), keberlanjutan dan ketertelusuran (seperti Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)), sertifikasi pihak ketiga (seperti MSC (Marine Stewardship Council) dan BRC (British Retail Consortium), serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan, terutama di pasar Uni Eropa. Karenanya, Indonesia termasuk di antara 5 eksportir tuna terbesar di dunia dan telah mengekspor produk tuna senilai USD 1,03 miliar pada tahun 2024.

Melalui upaya-upaya tersebut, Tornanda juga berharap akses pasar tuna Indonesia kian meluas sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. "Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 11,6% YoY, terutama ke ASEAN, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Timur Tengah," jelasnya.

Mr. Kai Garcia Neefjes, Indonesian Programme Lead of IPNLF juga menegaskan komitmen IPNLF untuk membangun dan mempromosikan perikanan tuna one-by-one yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di seluruh dunia. “Kami melihat peluang besar untuk memperkuat rantai pasok tuna one-by-one Indonesia melalui kemitraan strategis dan inovasi berkelanjutan," pungkas Kai.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mendorong pentingnya implementasi program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini menekankan pada implementasi prinsip-prinsip ekonomi biru dalam mempertahankan kelestarian alam, namun tidak mengurangi pengembangan ekonomi.