SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.369/SJ.5/IX/2025

KKP Perkuat Kolaborasi Sistem Teknologi Informasi Pemantauan Laut

JAKARTA, (13/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi dalam rencana pengembangan sistem teknologi informasi pemantauan laut (ocean monitoring system/OMS). Hal ini agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dapat terpantau secara real time dan efektif.

“Sistem OMS yang akan dibangun nantinya akan mengintegrasikan sistem informasi di bidang penataan ruang laut yang saat ini sedang dan sudah dibangun dan menghimpun sumber data dari berbagai pihak sehingga dapat memperkuat ocean big data yang dikembangkan KKP,” jelas Dirjen Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Kartika Listriana di Jakarta, Sabtu (13/9).

Pihaknya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Informasi Geo Sistem (PT. IGS). Kerja sama di bidang teknologi informasi tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan rencana pengembangan sistem pemantauan laut sekaligus memperkuat kerja sama antara KKP dan Pemerintah Korea Selatan.

Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Korea Selatan telah membangun sistem informasi The Korea Operational Oceanographics System (KOOS), yang dikembangkan oleh Institut Ilmu dan Teknologi Kelautan Korea. Sistem ini dapat menyediakan data berbagai aktivitas kelautan, prakiraan cuaca, bencana di pesisir hingga memprediksi tumpahan minyak di laut.

Vice President PT. Informasi Geo Sistem Erlando Sulistia sangat menyambut baik kemitraan dengan KKP untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang laut di Indonesia.

“Kami yakin laut adalah aset strategis yang harus dikelola dengan baik. Melalui kerja sama ini kami ingin berkontribusi nyata dengan menghadirkan solusi berbasis teknologi dan sistem informasi yang mendukung transparansi, akurasi serta efektivitas tata kelola ruang laut,” ujar Erlando.

Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Ditjen PRL Amehr Hakim menyampaikan kerja sama tentang pengembangan sistem pemantauan laut dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) di bidang penataan ruang laut mencakup dua ruang lingkup yaitu pengembangan model sistem pemantauan dan evaluasi di bidang penataan ruang laut serta peningkatan kapasitas SDM.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.