SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.461/SJ.5/XII/2023

JAKARTA, (15/12)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya kolaborasi dan synergy dari semua negara untuk mencapai target global dalam menjaga kesehatan laut. Salah satunya dengan program ekonomi biru untuk menjaga lingkungan pesisir dan laut serta memastikan keberlanjutan sumber dayanya melalui implementasi 5 (lima) program prioritas.

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo menyampaikan hal tersebut dalam Sesi Paviliun Indonesia yang bertema “Ocean High-Level Panel: Embodiment of Blue Economy through A Sustainable Use of Coastal and Marine Resources to Save the Ocean Environment” pada rangkaian Konferansi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2023 atau Conference of the Parties (COP28) di Dubai, “Indonesia tidak akan mampu menjaga kesehatan laut dunia sendirian sehingga perlu dukungan dan kontribusi berskala internasional untuk menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan Tangguh,” imbuhnya.

“Langkah-langkah yang dilakukan melalui 5 (lima) program prioritas KKP tersebut yaitu dengan perluasan kawasan konservasi laut; perikanan tangkap terukur berbasis kuota; pembangunan perikanan budidaya yang ramah lingkungan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan pencemaran sampah plastik dengan melibatkan partisipasi nelayan” ungkap Victor.

Lebih lanjut Victor mengatakan bahwa dalam menjalankan program prioritas tersebut, penting  untuk memiliki perangkat pengelolaan ruang laut yang kuat dan handal yang mampu memantau dan mengukur kualitas dan integritas ekologi dalam rangka mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan.  Dua perangkat tersebut adalah Ocean Big Data dan Ocean Accounting.

“Ocean Big Data dikembangkan melalui perangkat berbasis teknologi yang ditempatkan di daerah pesisir, laut, dan udara untuk memetakan aktivitas, serta kondisi dan habitat laut. Sementara Ocean Accounting merupakan sistem pengelolaan data spasial dan non-spasial yang terintegrasi untuk memprediksi dampak dari setiap izin pemanfatan ruang laut terhadap kondisi, kualitas dan fungsi ekologi kelautan dalam jangka menengah maupun Panjang,” tambah Victor      

Strategi Pembangunan ekonomi biru dalam berbagai kesempatan selalu ditekankan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan termasuk pentingnya diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara untuk mewujudkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi laut.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT