SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.759/SJ.5/XII/2022

JAKARTA, (8/12) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki kerja sama pengembangan sumber daya manusia dengan Turki. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di sektor kelautan dan perikanan.

Penjajakan kerja sama tersebut dilakukan oleh KKP melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) pada pendampingan kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Turki, 29 November hingga 2 Desember 2022.

"Keikutsertaan BRSDM dalam kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi dan diskusi terkait rencana pembaharuan MoU antara KKP dengan Kementerian Perikanan dan Peternakan Turki sekaligus melakukan penjajakan inisiasi kerja sama pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.

Pada kesempatan tersebut, Nyoman melakukan pertemuan dengan Muharrem Aksungur dari Department of Fisheries Research, General Directorate of Agricultural Researches and Policies (TAGEM), terkait potensi kerja sama pengembangan SDM melalui kegiatan penelitian tingkat universitas di bidang perikanan budidaya khususnya untuk komoditas Salmon. Pada pertemuan ini dibahas pula terkait upaya BRSDM dalam mewujudkan Ocean Institute of Indonesia (OII), yang diharapkan bisa mendapatkan dukungan internasional untuk manajemen dan pengelolaan institusional bertaraf internasional, serta rencana-rencana pengembangan SDM lainnya.

Nyoman juga melaksanakan pertemuan dengan Head of Department for Fisheries and Control, General Directorate of Fisheries and Aquaculture, Melikh ER, terkait kolaborasi pengembangan teknologi perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini terkait dengan keinginan Turki untuk segera merealisasikan usulan memorandum of understanding (MoU) tentang perikanan antara Indonesia dan Turki. Saat ini sedang dilakukan pembahasan draft MoU tersebut dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk mendapat masukan Indonesia terhadap konsep yang sudah diajukan oleh Turki.

Selain itu, BRSDM dan Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Turki Komisi Pertanian, Kehutanan, dan Urusan Pedesaan, Prof. Dr. Yunus Kiliç bersama anggota parlemen, di Ankara. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan inisiasi penguatan kerja sama dua negara Indonesia-Turki, terkait pertanian, perikanan, pendidikan, pertahanan, teknologi, dan perubahan iklim termasuk dampaknya ke sektor kelautan dan perikanan.

"Kerja sama dengan pemerintah Turki sudah terjalan lama sejak pemerintahan Ottoman hingga saat ini. Indonesia sudah menjadi negara sahabat bagi kami", ujar Yunus Kiliç.

BRSDM dan Komisi IV DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki, yang dipimpin oleh General Director Act. General Directorate of Foreign Relations Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki Ahmet Volka Güngören. Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menyampaikan strategi ekonomi Biru KKP, salah satunya penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi. Lebih lanjut, disampaikan Nyoman usulan sinergi pengembangan SDM terhadap teknologi budidaya perikanan, khususnya seabass dan salmon yang merupakan komoditas utama perikanan budidaya Turki.

"Turki sangat mengapresiasi Kepemimpinan Indonesia pada G20. Hubungan kerjasama Indonesia-Turki terjalin dengan erat dan akan terus ditingkatkan. Indonesia merupakan negara yang besar dan berperan penting di kawasannya" ujar Ahmet.

Sementara itu, Anggia Erma Rini sebagai Pimpinan Komisi IV DPR RI delegasi parlemen Indonesia mengatakan, "Kunjungan Diplomasi ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan dalam penerapan program pembangunan di bidang pertanian dan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan serta implementasi prioritas kebijakan di bidang tersebut dilaksanakan di Turki."

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya diplomasi dengan pihak luar negeri di sektor kelautan dan perikanan. Menurut Menteri Trenggono, diplomasi penting sebab banyak persoalan di sektor kelautan dan perikanan bukan hanya persoalan Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia, misalnya praktik illegal fishing. Ia berharap, dengan diplomasi, pemerintah setiap negara semakin gencar mengimbau warganya untuk tidak melakukan praktik illegal fishing, khususnya di wilayah pengelolaan perikanan negara lain.

HUMAS BRSDM