SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.421/SJ.5/X/2025

JAKARTA, (21/10) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan data dan informasi spasial di bidang penataan ruang laut. Salah satunya dengan menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.  Penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PRL dengan ITN Malang berlangsung pada pekan lalu, dalam momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan untuk memperingati HUT ke-26 tahun KKP.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menyebutkan kolaborasi tersebut dimaksudkan agar penataan ruang laut tidak hanya efektif secara teknis, namun inklusif, adaptif dan berorientasi jangka panjang. Sinergi inovasi teknologi yang dikembangkan oleh ITN dengan kebijakan ruang laut dapat mendorong investasi berkelanjutan.

“Melalui sistem zonasi yang baik dan terencana, ini akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, sekaligus memastikan alokasi ruang untuk konservasi dan ekosistem juga penting,” jelas Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (21/10).

Lebih lanjut Kartika menekankan, pendekatan ilmiah dan spasial menjadi dasar utama pelaksanaan tata kelola ruang laut yang adaptif. Karenanya, kebijakan yang dihasilkan harus berbasis bukti (evidence-based policy) serta dikembangkan secara dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial ekonomi.

“Kolaborasi multipihak berperan penting untuk memperkuat penataan ruang laut di Indonesia, baik antar akademisi/perguruan tinggi, pemerintah dan pelaku usaha maupun masyarakat pesisir khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan ruang laut,” terangnya.

Sebagai bentuk nyata hilirisasi riset dan co-creation kebijakan di lapangan, dalam kerja sama tersebut, Ditjen PRL akan menyiapkan standar basis data, kebijakan sektoral hingga penilaian dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Sementara ITN Malang mendukung penyiapan tenaga ahli, kajian teknis spasial dan sosial ekonomi, menyusun standar teknis dan metadata serta mengembangkan prototipe sistem informasi hingga modul pelatihan GIS tingkat dasar dan lanjut.

Tridharma Perguruan Tinggi 

Kerja sama tentang Dukungan Penataan Ruang Laut melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi ini meliputi: (1) Penataan ruang laut laut; (2) Penyusunan regulasi teknis di bidang penataan ruang laut; (3) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penataan ruang; dan (5) Publikasi dan diseminasi informasi di bidang penataan ruang laut.

Rektor ITN Malang Awan Uji Krismanto mengapresiasi kolaborasi yang berdampak, baik standarisasi data hingga percontohan zonasi, dari kelas-kelas praktisi hingga dashboard pengambilan keputusan. Menurutnya, ruang laut bukan hanya soal bentang geografis namun juga ruang hidup, ruang ekonomi dan ruang budaya.

“Karena itu, penataan ruang laut yang terpadu, berbasis data dan berkeadilan menjadi kunci agar pemanfaatan berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya,” pungkas Awan.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.