JAKARTA (28/10) - Usai diluncurkan pada HUT Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke -22 di Belitung, 26 Oktober lalu, KKP terus menggaungkan Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera ke berbagai daerah, salah satunya di Kepulauan Riau. Provinsi di ujung Indonesia ini memiliki laut mencapai 96% dari luas wilayahnya, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada peluncuran Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera mengatakan, kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Presiden  menambahkan, perlunya terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Menurutnya, KKP telah melakukan terobosan-terobosan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir, dengan tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, terdapat tiga program prioritas yang menjadi terobosan KKP, meliputi kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Menurutnya, KKP tengah menyiapkan roadmap sebagai acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan (2045) yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru.

Ia menambahkan, bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.

Mewakili Menteri Trenggono, Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kusdiantoro menyampaikan konsep ekonomi biru terebut pada Kuliah Umum Wawasan Maritim, Rabu (27/10/2021), yang diselenggarakan oleh Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Batam.

"Kenapa ekonomi biru? Karena kita ingin mengedepankan bahwasanya pembangunan kelautan dan perikanan sebagai penghelanya, sebagai gardanya, kita megutamakan keberlanjutan. Jadi aspek ekologi menjadi suatu yang diutamakan. Bukan aspek ekonomi yang dikedepankan, melainkan aspek ekologinya. Sehingga kita harapkan dengan menerapkan ekonomi biru, kita bisa menjaga laut kita tetap bersih, sehat, sehingga bisa dikelola dan dimanfaatkan sampai dengan generasi-generasi berikutnya. Dengan ekonomi biru kita menekankan bahwasanya kita menjaga kesehatan laut kita," paparnya.

Menurut Kusdiantoro, untuk menjaga kesehatan laut tersebut, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain berkelanjutan, efisien, tanpa limbah, keadilan inklusif, pertumbuhan ekonomi, dan kesadaran publik. Untuk itu diperlukan upaya inovasi dan kreativtias dalam mengelola sumber daya laut. 

Ia menyampaikan, terdapat delapan cakupan atau sektor dalam penerapan ekonomi biru, yaitu perikanan, energi dan sumber daya mineral, transportasi laut, infrastruktur kelautan, wisata bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya non konvensional, serta industri dan bioteknologi.

Penerapan ekonomi biru tersebut, lanjutnya, memiliki berbagai potensi yang besar. Contohnya sektor perikanan menyumbang USD 27 miliar terhadap GDP tahun 2019, menciptakan 7 juta lapangan kerja, memberikan lebih dari 50% kebutuhan protein hewani, terumbu karang Indonesia melindungi kawasan pantai dari kerusakan banjir senilai setidaknya US 369 juta per tahun, dan sebagainya.

"Ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera. Laut yang sehat adalah laut yang bisa menyejahterakan, laut yang menyejahterakan adalah ekonomi yang bisa membuat laut sehat. Transformasi ekonomi kelautan meliputi laut yang sehat, laut yang makmur, laut yang berkeadilan, serta penguasaan pengetahuan dan budaya laut atau ocean science and culture," ujarnya

Kepada civitas akademika Unrika, Kusdiantoro berharap untuk terus dapat meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan dan jaringan, serta membangun usaha baru sebagai wirausaha, startup atau kickstarter.

"Bangun Indonesia menjadi negara maritim yang maju, kuat dan mandiri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.

HUMAS  BRSDM