SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.448/SJ.5/XII/2023

JAKARTA, (7/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng China Oceanic Development Foundation (CODF) yang berkedudukan di Xiamen, China untuk meningkatkan perencanaan ruang laut (Marine Spatial Planning/MSP) sebagai langkah praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut secara spasial.

Kerja sama ini ditandatangani bersama melalui kerja sama "Advancing the Blue Economy Developing Through Marine Spatial Planning" oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kusdiantoro dan Vice President and Secretary General China Oceanic Development Foundation of the People's Republic of China di Xiamen, China.

Kusdiantoro menyampaikan bahwa Xiamen telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam integrasi pesisir. Pengalaman dan keberhasilan China dalam pengelolaan ruang laut dapat menjadi rujukan dan direplikasi dalam penyusunan rencana zonasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya untuk pengembangan ekonomi biru serta pembangunan kelautan dan persisir yang berkelanjutan.

“Keberadaan MSP sangat diperlukan untuk menyeimbangkan tuntutan kegiatan manusia dan kebutuhan untuk menjaga kesehatan ekosistem yang menjadi tempat bergantungnya kegiatan tersebut. Kerjasama ini akan semakin memperkuat dan mendukung laut yang lebih baik juga meningkatkan pengelolaan laut yang berkelanjutan untuk mendukung ekonomi biru melalui perencanaan tata ruang laut,” ujar Kusdiantoro.

Perencanaan tata ruang laut yang bertanggung jawab menurutnya diperlukan untuk memastikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, mengingat nasib generasi yang akan datang dipengaruhi oleh komitmen dalam melindungi dan melestarikan laut.

Kusdiantoro juga menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membuat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian di wilayah pesisir dan laut. Artinya, aspek keberlanjutan menjadi faktor penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, tata ruang laut harus menjadi panglima bagi pelaksanaan kegiatan semua sektor pembangunan lainnya di laut.

Pemerintah Indonesia sangat konsisten dengan komitmennya untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengatasi isu-isu ekonomi dan ekologi di sektor kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui 5 (lima) program berbasis ekonomi biru yaitu penambahan luas kawasan konservasi perairan hingga 30 persen dari luas perairan pada tahun 2045, penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihkan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Lebih lanjut Kusdiantoro juga menerangkan bahwa kerjasama ini merupakan tindak lanjut Pernyataan Bersama antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 16 November 2022 antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama kedua negara, salah satunya di bidang kemaritiman. Di samping itu, Indonesia dan Tiongkok juga memiliki Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Kemaritiman yang ditandatangani tahun 2021 dan Pengaturan Pelaksanaan tentang Kerja Sama Kelautan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Sumber Daya Alam Republik Tiongkok yang ditandatangani pada tahun 2022 lalu.

Sementara itu, Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal CODF Profesor Pan Xinchun menegaskan bahwa MSP merupakan sarana yang digunakan dalam menerapkan pengelolaan pesisir yang terintegrasi agar dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mempromosikan ekonomi biru.

“CODF telah bekerja sama dengan Intergovernmental Oceanographic Commission – UNESCO dan negara-negara pesisir untuk pengembangan MSP,” ujarnya.

Senada dengan Pan Xinchun, Wakil Deputi CODF dan Kepala Penelitian CODF Prof Dai Minhan juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah mitra kerjasama di berbagai bidang termasuk teknologi kelautan dan MSP.

“Tahun 2023 bertepatan dengan peringatan ke-10 Belt and Road Initiative yakni kebijakan dan strategi kemitraan strategis luar negeri RRT. Indonesia adalah mitra kerjasama RRT di berbagai bidang, dan saat ini akan bekerja sama lebih baik lagi untuk berbagi pengalaman, pembelajaran dan teknologi kelautan di bidang pengelolaan pesisir terintegrasi dan MSP,” terangnya.

Selain menyepakati kerjasama pengembangan MSP di Indonesia, di kesempatan yang sama juga dilaksanakan Workshop Pelatihan Perencanaan Tata Ruang Pesisir dan Laut yang diikuti oleh beberapa kementerian terkait sebagai salah satu bentuk konkrit kerjasama KKP dan CODF.

“Ke depan, peningkatan kapasitas SDM serupa juga akan dilakukan dengan Pemerintah Daerah sehingga ini akan semakin memperkuat pengetahuan dan kemampuan SDM kita dalam hal penataan ruang laut,” pungkas Kusdiantoro.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri dikembangkan untuk mendukung kinerja secara lebih implementatif khususnya dalam hal pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT