SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.693/SJ.5/XI/2022

JAKARTA (9/11) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memfinalkan penyusunan kajian ilmiah berupa Naskah Akademik Fisheries Refugia sebagai upaya pengembangan refugia perikanan.

Fisheries refugia merupakan salah satu upaya KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab melalui program prioritas penangkapan ikan terukur, dengan menekankan keseimbangan ekologi dan sosial ekonomi untuk keberlanjutan sumber daya ikan. Penyerahan naskah akademiknya dilakukan pada pembukaan 7th Regional Scientific & Technical Committee Meeting (RSTC) Meeting yang berjudul "Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and the Gulf of Thailand (Fisheries Refugia)", Selasa (8/11), di Jakarta. Proyek ini berada dalam kerangka kerja sama Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) dengan pembiayaan United Nations Environment Program (UNEP) dan Global Environment Facility (GEF).

Pada kesempatan tersebut dibahas naskah akademik oleh masing-masing negara anggota, yaitu Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Naskah akademik disusun melalui kajian rekomendasi untuk review rencana pengelolaan perikanan di WPP 711, terdiri dari Naskah Akdemik Udang Penaeid di Kalimantan Barat dan Naskah Akademik Refugia Perikanan Cumi-Cumi (Uroteuthis chinensis) di Perairan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Naskah Akademik tersebut disusun untuk menyediakan informasi ilmiah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan khususnya udang di Perairan Kalimantan Barat dan cumi-cumi di Perairan Bangka Belitung.

"Perairan regional di Asia Tenggara merupakan pusat global keanekaragaman hayati perairan dangkal, mendukung ketahanan pangan dan menyediakan sumber pendapatan bagi Negara-negara Asia Tenggara. Perikanan regional penting dalam konteks ketahanan pangan dan gizi di sebagian besar negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand, termasuk Indonesia. Karena itu, kami di KKP berantusias untuk menjadi bagian dari proyek refugia perikanan untuk membangun ketahanan perikanan Asia Tenggara, guna membangun pemahaman di antara para pemangku kepentingan tentang keterkaitan ekosistem dan perikanan, juga terlibat dalam dialog yang bermakna antara negara-negara peserta," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta saat membuka 7th RSTC Meeting.

Menurutnya, refugia perikanan mendukung pelaksanaan strategi ekonomi Biru KKP, yaitu penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi. Konsep refugia perikanan dengan penetapan batas wilayah penangkapan ikan berdasarkan kondisi status stok ikan dan habitat perikanan kritis dapat dibangun di atas implementasi yang efektif dari kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota di Indonesia.

"Kegiatan proyek akan selesai pada Desember 2022, dan tentunya banyak pencapaian positif yang telah diraih. Semua negara peserta akan berkomitmen untuk menyelesaikan semua target output semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek. Sedangkan untuk Indonesia, hasil dari proyek ini akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Teknis dan Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perikanan refugia untuk mendukung keberlanjutan perikanan di Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, pertemuan regional RSTC merupakan forum untuk menyampaikan perkembangan implementasi capaian kegiatan fisheries refugia yang dihadiri oleh para scientific dan technical focal point serta tim teknis yang melaksanakan kegiatan fisheries refugia di masing-masing negara peserta forum. Pada tahun ini Indonesia bertindak sebagai Chair (Ketua) yang memimpin pertemuan.

Proyek fisheries refugia diinisiasi oleh SEAFDEC, sebuah organisasi regional bidang perikanan yang beranggotakan semua negara ASEAN dan Jepang. Proyek ini salah satunya berfokus pada peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM di bidang perikanan, dengan dukungan pembiayaan dari UNEP dan GEF. Sejak 2019 Indonesia menjadi salah satu negara yang terpilih untuk menjadi pilot project fisheries refugia bersama lima negara ASEAN lainnya, yaitu Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Pengembangan fisheries refugia di Indonesia sejalan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurut Menteri Trenggono, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan.

HUMAS BRSDM