SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.343/SJ.5/IX/2023

JAKARTA, (20/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat kolaborasi pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan Sumatera Barat melalui pelaksanaan jejaring kawasan konservasi. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo juga menyampaikan bahwa wilayah barat Indonesia telah berhasil membangun jejaring kawasan konservasi pertama di Indonesia, yaitu Kawasan Konservasi Nasional Pulau Pieh dengan luasan mencapai 39.920 hektar yang pengelolaannya berada di bawah KKP melalui LKKPN Pekanbaru.

“Kawasan Konservasi Pulau Pieh sebagai role model pengelolaan efektif bagi kawasan konservasi daerah telah berhasil menyetarakan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada kategori dikelola optimum", ujar Victor dalam Webinar Nasional Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Sumatrera Barat yang diselenggarakan Loka Konservasi Kawasan Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru sebagai unit pengelola kawasan konservasi.

Lebih lanjut, Victor menambahkan bahwa pada  tahun 2023 kawasan konservasi nasional dan daerah di Provinsi Sumatera Barat sama-sama telah melalui tahapan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan peningkatan pada angka 5-7%.

"Kolaborasi yang baik dalam pengelolaan konservasi ini telah mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan, dan itu tentu hal yang sangat positif", tambahnya.

Victor juga menekankan bahwa saat ini KKP terus mendorong langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan efisien, termasuk dengan menggandeng Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan agar kawasan konservasi dapat terjaga sehingga memberikan dampak positif bagi ekologi dan ekonomi masyarakat.

“Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program ketahanan ekonomi nasional sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan kelestarian kawasan perairan sekaligus memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar,"  ungkap Victor.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah memiliki 7 kawasan konservasi daerah dan 1 kawasan konservasi nasional, yaitu Pulau Pieh. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan kawasan konservasi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di pesisir pantai dan juga para nelayan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, sinergi dan kolaborasi adalah hal yang kita tunggu agar pengelolaan kawasan konservasi berjalan dengan maksimal,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Firdaus Agung Kunto Kurniawan menjelaskan pentingnya memahami bersama membangun kawasan konservasi yang tidak hanya mementingkan jumlah dan proporsinya, namun juga kawasan konservasi yang terkelola secara efektif dan memberikan dampak positif bagi sumberdaya perikanan, lingkungan hayati dan sosial ekonomi masyarakat.

“Program ini menjadi salah satu prioritas utama dari lima program ekonomi biru. Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki komitmen kuat dan semangat yang sama dengan pemerintah pusat untuk melakukan sinergi dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di kawasan konservasi,” tutup Firdaus.

Kegiatan webinar nasional yang diinisiasi oleh KKP  diikuti oleh 811 peserta yang berasal dari pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, mitra konservasi, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya dari seluruh wilayah di Indonesia. Webinar nasional juga membuka dialog interaktif terkait pengelolaan Kawasan Konservasi.

Selaras dengan kebijakan KKP yang ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di berbagai forum global, konservasi di laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam memulihka  laut dan ekosistem perairan. Melalui strategi ini diharapkan dalam mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru berbasis pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT