SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR :  SP.256/SJ.5/VII/2024

YOGYAKARTA, (17/7) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh Pemerintah Daerah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan untuk mendukung implementasi 5 (lima) arah kebijakan Ekonomi Biru.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho pada Forum Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang KP Tahun 2024, di Yogyakarta.

“Melalui DAK bidang KP, kami menghimbau kepada seluruh daerah penerima alokasi dapat mendukung dan mengimplementasikan 5 (lima) arah kebijakan Ekonomi Biru, yaitu memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kouta, pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan,  pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,  serta pembersihan sampah di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan,” ujar Rudy.

Rudy menegaskan bahwa penggunaan DAK tidak untuk mendanai kegiatan yang bersifat rutin, namun sepenuhnya untuk penugasan dalam pencapaian kebijakan Pemerintah. Maka dari itu, diharapkan melalui DAK, Pemerintah Daerah dapat mendukung sejumlah target pencapaian sektor kelautan dan perikanan. 

“DAK yang diterima oleh rekan-rekan, kami harapkan dapat mendukung target pencapaian untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan, seperti Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya, Produksi Perikanan, Rumput Laut dan Garam, Konsumsi Ikan, Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan, serta perluasan dan peningkatan pengelolaan kawasan konservasi,” jelas Rudy.

Sementara itu, Gubernur DI Yogyakarta yang diwakili oleh Kuncoro Cahyo Aji, Staf Ahli Gubernur DI Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam maka perlu dijalankan dengan kebijakan ekonomi biru yang mendukung keberlanjutan sumber daya KP. 

“Laut kita menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, hingga energi terbarukan. Dengan implementasi Ekonomi Biru, kita dapat mengelola sumber daya tersebut secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Kuncoro. 

Melalui Forum ini, Kuncoro mengatakan pemerintah harus dapat memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan, tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata, bagi kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

“Untuk itu, mari bersama-sama membangun optimisme. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi berkualitas baik, kita mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sebagai negara maritim yang maju dan berkelanjutan,” jelas Kuncoro.

Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan efektivitas pelaksanaan DAK bidang KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan platform “Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK bidang Kelautan dan Perikanan”. 

Platform ini merupakan wujud komitmen KKP dalam mendukung transparansi, akuntabilitas dan bebas korupsi melalui pembangunan zona integritas dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada forum ini, KKP juga menyampaikan Penghargaan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja terbaik pada pada pelaksanaan DAK Bidang KP Tahun 2023. Untuk DAK Provinsi, alokasi dan realisasi dana terbaik diraih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan DAK Kabupaten/Kota diraih oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dan Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa.

Sebagai informasi, Forum Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang KP turut menghadirkan narasumber kompeten untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan DAK bidang KP yaitu Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan, dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI