SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.116/SJ.5/II/2022

JAKARTA (24/2) - Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Guna mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas di instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk itu, KKP gencar mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan tersebut salah satunya dilakukan oleh Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP.

Menurut Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro semenjak WBK dan WBBM ditetapkan sebagaimana Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah serta Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP, sampai 2021 BRSDM sudah memiliki 10 Satuan Kerja (Satker) yang berpredikat WBK.

Satker-Satker tersebut adalah Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, Balai Riset Perikanan dan Perairan Umum (BRPPU) Palembang, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi, Balai Riset Observasi Laut (BROL) Prancak, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak, SUPM Waiheru, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, BPPP Tegal, dan BPPP Banyuwangi. Bahkan BPPP Banyuwangi merupakan Satker yang sudah menjadi status WBK Nasional.

Sejalan tagline KKP Accelerate, Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro secara resmi mendeklarasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup BRSDM Tahun 2022. Pencanangan dilakukan secara luring dan daring, Senin (21/2/2022), di Balai Diklat Aparatur (BDA) Kelautan dan Perikanan Sukamandi, Jawa Barat. Satker BRSDM yang dicanangkan pada Tahun 2022 adalah Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, Loka Riset Mekanisasi dan Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, dan BDA Sukamandi. Kelima Satker tersebut ditambah satu Satker lagi yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang telah dicanangkan sebelumnya berkomitmen siap menjadi Satker WBK pada tahun ini.

"Memang di tahun 2022, kita baru memilih enam. Kita melihat dari sisi kesiapan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau yang lain ada inisiasi, seperti Bu Kapuslatluh mendorong BPPP Bitung dan BPPP Ambon untuk menjadi WBK kita akan lakukan supervisi juga. Kita nanti melakukan pendampingan maupun tracing-nya. Ada full secara luring, ada juga nanti yang secara daring. Memang memproses menjadi suatu satker WBK tidak bisa dalam waktu pendek, tapi butuh waktu yang luar biasa dan butuh komitmen yang paling penting dari Kepala Satkernya dan dari seluruh pegawainya. Maka keinginan ini bukan hanya dari semata keinginan pimpinan tapi memang semua pegawainya menyatakan bahwa Satkernya WBK," ujarnya.

"Kita upayakan secara administrasi kita penuhi, tapi yang utama budaya WBK kita lakukan, artinya hal-hal yang berbau terkait dengan KKN harus dijauhkan dari Satker, Itu merupakan filosofi yang mendasar. Administrasi mungkin kita bisa penuhi, tapi secara budayanya harus kita siapkan. Kita beri keyakinan juga untuk 10 Satker yang sudah ditetapkan sebagai WBK maupun satu satker yang sudah berstatus WBK Nasional itu tetap juga dijalankan bukti tersebut. WBK 10 Satker dan satu Satker menjadi WBK Nasional kita tingkatkan lagi menjadi WBBM. Jadi terus berkompetisi yang baik menjadi suatu Satker yang memang memiliki budaya baru sebagaimana budaya KKN ini bisa kita cegah dengan tetap meningkatkan pelayanan ke masyarakat menjadi suatu standar yang harus bisa kita terus tingkatkan. Semua harus punya komitmen yang sama membangun budaya WBK," pungkasnya.

Turut hadir menyaksikan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022 di BDA Sukamandi adalah Inspektur I, Inspektorat Jenderal KKP, Teuku Nilwan, serta pejabat Eselon II BRSDM, yaitu Kepala Pusat Riset Perikanan Yayan Hikmayani dan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Desember lalu, mengajak para pejabat dan seluruh Pegawai KKP bersatu padu membangun SDM yang berintegritas dan berjiwa antikorupsi demi mewujudkan kebangkitan sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya memandang perlu adanya perbaikan sistem untuk mendeteksi dan mencegah korupsi, utamanya untuk membangun integritas individu, integritas institusi, integritas hubungan antar institusi, dan praktik birokrasi yang erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem dan budaya. Saya meminta Budaya Integritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan dibangun dengan menanamkan nilai-nilai integritas di setiap individu pegawai, menerapkan sistem, dan kepemimpinan yang baik," tegasnya.

HUMAS BRSDM