Jakarta — Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di penghujung Tahun 2025 ini terus melaksanakan berbagai pengawasan intern terhadap program prioritas KKP, salah satunya adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program prioritas nasional KKP yang digagas untuk mentransformasi desa-desa pesisir dan kampung nelayan tradisional menjadi daerah yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi — dari hulu sampai hilir ini saat ini tengah digeber penyelesaiannya. Dalam pelaksanaannya, KNMP menyediakan sarana dan prasarana produksi bagi nelayan, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Fasilitas yang dibangun meliputi dermaga, gudang beku (cold storage), pabrik es, balai pelatihan, sentra pengolahan atau pasar ikan, bengkel kapal, SPBN nelayan (stasiun pengisian bahan bakar nelayan), serta fasilitas logistik dan penyimpanan hasil tangkapan.
Adapun pemantauan ini ditujukan untuk menilai capaian fisik pembangunan — dan memastikan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan laporan konsultan pengawas di masing-masing lokasi. Hasilnya akan menjadi dasar penting untuk melakukan reviu pembayaran pekerjaan pada Termin I. Sedangkan reviu pembayaran ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen persyaratan pembayaran pekerjaan telah memenuhi syarat sesuai persyaratan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dan Peraturan perundang-undangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.
Reviu dilaksanakan terbatas terhadap kelengkapan administrasi dokumen yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang disampaikan kepada Tim Reviu, namun tidak termasuk menguji keabsahan bukti yang disampaikan oleh pihak PPK. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Aparat Intern Pemerintah Indonesia (SA-AIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
Mengapa Pemantauan Lapangan Penting?
Inspektorat Jenderal KKP menekankan bahwa meskipun telah ada laporan konsultan pengawas, verifikasi langsung di lapangan diperlukan guna memastikan bahwa progres fisik benar-benar sesuai dengan yang dilaporkan — baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun jadwal. Pemantauan ini penting untuk:
-
Menilai seberapa jauh capaian fisik sesuai dengan target dan jadwal.
-
Mendeteksi potensi permasalahan seperti penyimpangan material, keterlambatan, atau ketidaksesuaian teknis.
-
Memberi rekomendasi perbaikan dan mitigasi terhadap risiko baru yang muncul.
-
Menjadi dasar objektif bagi pembayaran Termin I — agar pembayaran dilakukan berdasarkan realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pengawasan lapangan juga berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membangun kepercayaan publik bahwa dana dan sumber daya untuk pembangunan benar-benar dimanfaatkan secara tepat. Pemantauan yang dilakukan sekarang bertujuan untuk mengevaluasi progres fisik dan memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan laporan. Hanya setelah verifikasi fisik dan administratif dilakukan, pembayaran untuk Termin I dapat direviu dan disetujui.
Beberapa pemantauan dan reviu yang telah dan akan dilaksanakan tersebut antara lain:
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 Desa Babana, Kabupaten Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 Desa Tanjung Putri, Kabupaten Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka Reviu Pembayaran Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan Pemantauan atas Pengadaan Sarana di Dapenda Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Sangowo Timur, Kabupaten Pulau Morotai Prov. Maluku Utara
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Wasileo, Kabupaten Halmahera Timur Prov. Maluku Utara
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Supu, Kabupaten Halmahera Utara Prov. Maluku Utara
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- Reviu Pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tuban pada PPN Brondong Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta
- Reviu Pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Cianjur pada PPN Palabuhan Ratu Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DK Jakarta
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka Reviu Pembayaran Pembangunan KNMP dan Pemantauan atas Pengadaan Sarana di Desa Sulamu Kab. Kupang Prov. NTT
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Balangloe Tarowang, Kabupaten Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Bentengnge, Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 Desa Angkue, Kabupaten Bone Prov. Sulawesi Selatan
- Reviu Pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sukabumi pada PPN Palabuhan Ratu Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DK Jakarta
- Reviu Pembayaran Termin I (Kesatu) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan KNMP di Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pati di Prov. DKI Jakarta
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Untia, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai Prov. Sulawesi Selatan
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka Reviu Pembayaran Pembangunan KNMP dan Pemantauan atas Pengadaan Sarana di Desa Aeng Batu Batu Kab. Takalar Prov. Sulawesi Selatan
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Bulumeduro, Kabupaten Tuban Prov. Jawa Timur
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Lateng, Kabupaten Banyuwangi Prov. Jawa Timur
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Bilelando, Kabupaten Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka Reviu Pembayaran Pembangunan KNMP dan Pemantauan atas Pengadaan Sarana di Kel. Sekanak Raya Kota Batam Prov. Kepulauan Riau
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka Reviu Pembayaran Pembangunan KNMP dan Pemantauan atas Pengadaan Sarana di Kel. Sembulang Kota Batam Prov. Kepulauan Riau
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka Reviu Pembayaran Pembangunan KNMP dan Pemantauan atas Pengadaan Sarana di Kel. Kasu Kota Batam Prov. Kepulauan Riau
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka Reviu Pembayaran Pembangunan KNMP dan Pemantauan atas Pengadaan Sarana di Desa Poncosari Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka Reviu Pembayaran Pembangunan KNMP dan Pemantauan atas Pengadaan Sarana di Desa Ketapang Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
- Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025 di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang Prov. Jawa Timur
Pada tahun 2025, KNMP menargetkan pembangunan 100 lokasi secara keseluruhan. Untuk tahap awal, telah ditetapkan 65 lokasi dengan anggaran mencapai sekitar Rp 1,34 triliun. Secara nasional, pembangunan 1.100 KNMP di seluruh periode ditarget selesai paling lambat 2027. Melalui KNMP, KKP menargetkan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya dengan menyediakan fasilitas lengkap — bukan hanya untuk menunjang penangkapan ikan, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil laut.
