Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Senin, 15 Januari 2024

LAPORAN KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) STASIUN PSDKP BELAWAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan telah diintegrasikan dengan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Unduh

Rabu, 10 Januari 2024

LKJ Stasiun PSDKP Ambon tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2023 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKj Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024.

Unduh

Selasa, 2 Januari 2024

Laporan Realisasi Anggaran 2023

Unduh

Selasa, 2 Januari 2024

LAPORAN KINERJA PANGKALAN PSDKP JAKARTA TAHUN 2023

Unduh

Kamis, 30 November 2023

MANUAL Indikator Kinerja Utama (IKU) TAHUN 2023 STASIUN PSDKP BELAWAN

Stasiun PSDKP Belawan telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target dari masing-masing indikator kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2020 – 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut disusun sebagai wujud komitmen penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Unduh