Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan karbon biru sebagai solusi strategis dalam implementasi Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) nasional sekaligus pilar utama menghadapi krisis iklim. Penguatan tata kelola laut berbasis karbon biru menjadi langkah konkret KKP untuk memastikan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Ocean Climate Dialogue (OCD) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2), sebagai bagian dari rangkaian menuju Ocean Impact Summit (OIS) 2026 di Bali. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda iklim global. Karena itu, KKP menempatkan laut sebagai bagian dari solusi utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

“Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon telah memberikan mandat kepada KKP untuk memimpin aksi iklim sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan karbon biru, penguatan sistem measurement, reporting, and verification (MRV), serta integrasi nilai ekonomi karbon ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.