Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Banda Neira sebagai model integrasi antara konservasi laut, arkeologi, dan budaya maritim. Melalui program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA), Banda Neira diproyeksikan menjadi laboratorium ekonomi pesisir yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir.

Banda Neira merupakan contoh nyata bagaimana konservasi laut dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Program LAUTRA yang dijalankan KKP menempatkan Banda Neira sebagai kawasan prioritas karena memiliki kekayaan ekosistem laut sekaligus nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Kami ingin membangun model pengelolaan laut yang tidak hanya lestari, tetapi juga mensejahterakan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara.

Pada Selasa (21/10) lalu yang bertepatan dengan momen Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT ke-026 tahun KKP, telah berlangsung talk show “Pilar Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir Banda Neira: Integrasi Arkeologi dan Budaya Maritim” di Auditorium Soe Hok Gie, Universitas Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang pertemuan gagasan antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun arah baru pengelolaan sumber daya laut berbasis warisan budaya.

Program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) mencakup 11 provinsi, 20 kawasan konservasi, dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan dengan total area mencapai 8,3 juta hektare. Melalui empat komponen utama penguatan kelembagaan konservasi, pembangunan ekonomi lokal, pembiayaan berkelanjutan (blue financing), dan manajemen proyek terpadu, KKP menargetkan lebih dari 75 ribu penerima manfaat langsung, termasuk 30 persen kelompok perempuan pesisir.