LOKA PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

SEJARAH

Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang memiliki perjalanan sejarah panjang dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Kelembagaan ini berawal dari unit riset yang memiliki mandat dalam pengkajian sumber daya dan kerentanan wilayah pesisir, kemudian mengalami transformasi kelembagaan menjadi unit penyuluhan yang berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan.

2009

Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut (LRKPL)

Pada awal pembentukannya tahun 2009, kelembagaan ini bernama:

Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut (LRKPL)

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut.

LRKPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan karakteristik, potensi sumber daya, serta kondisi lingkungan fisik wilayah pesisir.

Mandat utama LRKPL meliputi:

• pelaksanaan riset dinamika laut dan wilayah pesisir;
• kajian karakteristik wilayah pesisir;
• kajian potensi sumber daya pesisir;
• analisis kerentanan wilayah pesisir;
• diseminasi hasil riset kepada pemangku kepentingan.

2011

Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LPSDKP)

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian sumber daya serta kerentanan pesisir, dilakukan penataan organisasi melalui:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.37/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Melalui perubahan tersebut, LRKPL berubah menjadi:

Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LPSDKP)

yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait sumber daya pesisir serta pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan.

2017

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP)

Pada tanggal 27 Maret 2017, terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

LPSDKP berubah menjadi:

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP)

LRSDKP memiliki peran dalam menghasilkan data, informasi, dan teknologi terkait:

• karakteristik wilayah pesisir;
• potensi sumber daya pesisir;
• kerentanan wilayah pesisir;
• dinamika lingkungan pesisir.

2020 – 2026

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Padang

Berdasarkan:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir,

LRSDKP merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pada periode ini, LRSDKP menyelenggarakan kegiatan:

• riset sumber daya dan kerentanan pesisir;
• pelayanan teknis dan informasi hasil riset;
• kerja sama penelitian;
• pengelolaan sarana dan prasarana riset.

2026 – Sekarang

LOKA PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

Sejalan dengan transformasi kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Padang berubah menjadi:

Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang

Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang merupakan UPT Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas utama melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan.

Transformasi ini memanfaatkan pengalaman LRSDKP dalam bidang sumber daya pesisir dan lingkungan sebagai dasar penyusunan materi penyuluhan berbasis:

• karakteristik wilayah pesisir;
• adaptasi perubahan lingkungan;
• pengelolaan sumber daya pesisir berkelanjutan;
• teknologi kelautan dan perikanan;
• penguatan usaha masyarakat pesisir.

TUGAS

Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang mempunyai tugas:

Melaksanakan penyuluhan kelautan dan perikanan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran penyuluhan kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan penyuluhan berdasarkan karakteristik wilayah dan masyarakat kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan materi dan media penyuluhan kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyebarluasan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
5. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. Pelaksanaan pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan;
7. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyuluhan; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

VISI

"Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing melalui penyuluhan yang profesional dan berkelanjutan."

MISI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis kebutuhan masyarakat;
2. Mengembangkan penyuluhan berbasis inovasi teknologi dan karakteristik wilayah pesisir;
3. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
4. Memperkuat kelembagaan masyarakat pesisir;
5. Mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
6. Mewujudkan tata kelola penyuluhan yang efektif, transparan, dan akuntabel.