BALAI PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BOGOR

SEJARAH

Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor merupakan bagian dari perjalanan panjang kelembagaan kelautan dan perikanan nasional yang berawal dari kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air tawar, kemudian mengalami berbagai transformasi organisasi hingga menjadi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

1905

Visserij Laboratorium Te Batavia

Sejarah kelembagaan ini dimulai sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1905 dengan berdirinya "Visserij Laboratorium Te Batavia" yang menjadi salah satu institusi awal yang melaksanakan kegiatan penelitian bidang perikanan.

Keberadaan lembaga tersebut menjadi fondasi awal pengembangan ilmu pengetahuan perikanan di Indonesia, khususnya dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan.

1914

Afdeeling Visserij

Pada tahun 1914, kelembagaan tersebut mengalami perubahan nama menjadi "Afdeeling Visserij" yang berada di bawah Departemen Van Landbouw, Nijverheid en Handel.

Perubahan ini menunjukkan semakin berkembangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya perikanan sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan kelautan.

1927

Laboratorium Voor de Visserij

Pada tanggal 26 Juni 1927 didirikan "Laboratorium Voor de Visserij" di Bogor yang menjadi pusat kegiatan pengkajian dan pengembangan ilmu perikanan.

Lembaga ini menjadi salah satu tonggak sejarah pengembangan penelitian perikanan yang kemudian berkembang menjadi berbagai institusi perikanan nasional.

1953

Laboratorium Perikanan Darat

Pada tahun 1953, kelembagaan tersebut berubah menjadi Laboratorium Perikanan Darat di bawah Lembaga Penyelidikan Perikanan Darat (LPPD) Jakarta.

Pada periode ini, kegiatan organisasi mulai diarahkan pada pengembangan pengetahuan dan teknologi perikanan air tawar, khususnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan darat.

1961

Lembaga Penelitian Perikanan Darat (LPPD)

Pada tahun 1961, organisasi berkembang menjadi Lembaga Penelitian Perikanan Darat (LPPD) di bawah Jawatan Penelitian Darat/Laut, Direktorat Jenderal Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

LPPD memiliki peran dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan darat sebagai dasar pembangunan sektor perikanan nasional.

1984

Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (Balitkanwar)

Pada tahun 1984, LPPD mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (Balitkanwar).

Perubahan ini memperkuat fokus kelembagaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan air tawar, termasuk aspek budidaya, sumber daya ikan, lingkungan, dan teknologi produksi.

1991

Pemindahan Lokasi ke Sukamandi, Subang

Pada tahun 1991, Balitkanwar berpindah lokasi ke Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Pemindahan lokasi tersebut mendukung pengembangan fasilitas penelitian dan kegiatan pengujian teknologi perikanan air tawar.

2002

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar (BRPBAT)

Pada tahun 2002, organisasi kembali berkedudukan di Bogor, Jawa Barat dengan nomenklatur baru yaitu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar (BRPBAT).

BRPBAT berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya dengan tugas melaksanakan riset dan pengembangan teknologi budidaya air tawar.

2011

Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT)

Pada tahun 2011, nomenklatur organisasi berubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT).

Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar.

2017 – 2026

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP)

Pada tahun 2017, melalui penggabungan kelembagaan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP).

Sejalan dengan perubahan tersebut, BPPBAT berubah menjadi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP).

Pada periode ini, selain melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar, organisasi juga melaksanakan fungsi penyuluhan perikanan melalui penyusunan materi penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pengembangan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan.

2026 – Sekarang

Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor

Berdasarkan penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, kelembagaan BRPBATPP mengalami transformasi menjadi:

Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor (BPKP Bogor)

BPKP Bogor merupakan UPT Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor mempunyai wilayah kerja meliputi:

1. Provinsi Banten;
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Provinsi Jawa Barat; dan
4. Provinsi Jawa Tengah.

TUGAS

Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor mempunyai tugas:

Melaksanakan penyuluhan kelautan dan perikanan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran penyuluhan kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan teknologi tepat guna sebagai bahan penyuluhan kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan materi dan media penyuluhan kelautan dan perikanan;
4. Penyiapan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan model percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan dan fasilitasi pendampingan kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penugasan tenaga penyuluh perikanan;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

VISI

"Terwujudnya penyuluhan kelautan dan perikanan yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan."

MISI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis kebutuhan masyarakat;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi teknologi tepat guna bidang kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku utama serta pelaku usaha kelautan dan perikanan;
4. Memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya;
6. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, transparan, dan akuntabel.