BALAI PELATIHAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

SEJARAH SINGKAT

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Kelembagaan ini berdiri pada tahun 1974 dengan nama awal:

Marine Fisheries Training (Training Center/TC Perikanan)

yang berperan sebagai pusat pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja bidang perikanan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta dinamika organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kelembagaan ini mengalami berbagai penyesuaian nomenklatur dan penguatan tugas hingga menjadi:

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung

yang memiliki mandat melaksanakan pelatihan dan penyuluhan perikanan.

Dalam perkembangannya, sejalan dengan transformasi kelembagaan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung disesuaikan menjadi:

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung berperan sebagai pusat peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, perkembangan teknologi, dan tuntutan dunia usaha.

Dengan posisi geografis Bitung sebagai salah satu kawasan strategis kelautan dan perikanan Indonesia, balai ini memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya pada bidang:

• perikanan tangkap;
• pengolahan hasil perikanan;
• budidaya perikanan;
• kewirausahaan kelautan dan perikanan;
• pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan.

TUGAS

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung mempunyai tugas:

Melaksanakan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kemandirian masyarakat kelautan dan perikanan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, anggaran, serta pelaporan di bidang pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
2. Penyusunan kebutuhan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan berdasarkan potensi wilayah, kebutuhan industri, dan perkembangan teknologi;
3. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
4. Penyusunan kurikulum, materi, metodologi, dan pelaksanaan pelatihan bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial bidang kelautan dan perikanan;
6. Pengembangan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja;
7. Pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan kelautan dan perikanan;
8. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
9. Pengembangan jejaring kerja sama pelatihan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan mitra lainnya;
10. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelatihan serta peningkatan mutu layanan pelatihan; dan
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

VISI

"Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang kompeten, mandiri, produktif, dan berdaya saing melalui pelatihan yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan."

MISI

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung melaksanakan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan

melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat kelautan dan perikanan

melalui penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.

3. Mendukung penerapan inovasi teknologi kelautan dan perikanan

melalui pelatihan berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan organisasi.