BALAI PELATIHAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN BANYUWANGI

SEJARAH SINGKAT

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Cikal bakal Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi bermula dari pendirian Sekolah Usaha Perikanan Pertama (SUPP) Singaraja-Bali pada tanggal 6 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan Nomor 163/L-P/2210/8. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan bidang perikanan tingkat pertama dengan sistem semi militer untuk menyiapkan tenaga terampil perikanan.

Pada tahun 1972, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor H.II/2/3/6/72, SUPP Singaraja berubah menjadi Pusat Latihan Perikanan Singaraja yang memiliki tugas mendidik dan melatih nelayan serta masyarakat perikanan.

Selanjutnya pada tahun yang sama, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor H.II/2/16/72, Pusat Latihan Perikanan Singaraja berubah menjadi Training Centre (TC) Perikanan Singaraja, sebagai pusat pelatihan perikanan yang merupakan bagian dari TC Perikanan Tegal.

Pada tahun 1975, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian Nomor H.II/1/9/3/75, TC Perikanan Singaraja berubah menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Singaraja yang melaksanakan pelatihan bagi petugas dan nelayan.

Kemudian pada tahun 1978, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 309/Kpts/Org/5/1978, P3KP3 Singaraja berubah menjadi Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Singaraja.

Pada tahun 1988, melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 416/Kpts/OT.210/6/1988, BKPI Singaraja berpindah lokasi ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan berubah menjadi:

Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Banyuwangi

dengan tugas melaksanakan bimbingan dan latihan keterampilan penangkapan ikan.

Sejalan dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, pada tahun 2000 BKPI Banyuwangi bergabung menjadi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 75 Tahun 2000.

Pada tahun 2001, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26K/MEN/2001, BKPI Banyuwangi berubah nomenklatur menjadi:

Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi

yang melaksanakan pelatihan teknis dan manajerial bidang perikanan.

Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.47/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, BPPP Banyuwangi semakin diperkuat sebagai unit pelaksana teknis pelatihan perikanan.

Pada tahun 2017, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2017, nomenklatur berubah menjadi:

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi

yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Sejalan dengan transformasi kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta penguatan peran pengembangan kompetensi masyarakat, BPPP Banyuwangi disesuaikan menjadi:

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi berperan sebagai pusat peningkatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, kebutuhan wilayah, perkembangan teknologi, dan kebutuhan dunia usaha.

TUGAS

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi, serta pelaporan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, anggaran, serta pelaporan di bidang pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
2. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan kebutuhan pelatihan masyarakat berdasarkan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan;
4. Penyusunan kurikulum, materi, metodologi, dan pelaksanaan pelatihan bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial bidang kelautan dan perikanan;
6. Pengembangan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional;
7. Pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan kelautan dan perikanan;
8. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
9. Pengembangan jejaring kerja sama pelatihan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan mitra lainnya;
10. Pelaksanaan evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan;
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

VISI

"Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang kompeten, mandiri, produktif, dan berdaya saing melalui pelatihan yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan."

MISI

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi melaksanakan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan

melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat kelautan dan perikanan

melalui peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.

3. Mendukung penerapan inovasi dan teknologi kelautan dan perikanan

melalui pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas organisasi.