Bekasi – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus mendorong perikanan budidaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat karena memiliki turunan ekonomi yang cukup banyak seperti jual beli pakan, usaha pembenihan hingga pembesaran serta usaha sarana dan prasarana lainnya.

“Turunan ekonomi sektor perikanana budidaya akan memberikan dampak perputaran ekonomi bagi masyarakat dan mampu menciptakan peluang lapangan kerja untuk masyarakat”, kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah.

Slamet menjelaskan bahwa ada 3 program terobosan KKP tahun 2021 – 2024 terkait perikanan budidaya. Pertama, pengembangan budidaya udang berbasis klaster. Kemudian kedua yaitu pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut. Serta ketiga, kegiatan lainnya dalam mendukung pencapaian kegiatan prioritas perikanan budidaya.

“Kita sedang membuat model kawasan budidaya untuk peningkatan produksi udang sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pendukungan prioritas budidaya udang diantaranya klaster tambak udang, milenial shrimp farm, sarana prasarana tambak, rehabilitasi saluran tambak dan alat berat”, tutur Slamet.

Sedangkan untuk kegiatan pendukungan prioritas kampung perikanan budidaya difokuskan untuk komoditas unggulan budidaya seperti lele, nila, nila salin, kakap putih, lobster, kerapu dan rumput laut.

Kemudian, kegiatan prioritas pendukung peningkatan produksi perikanan budidaya melalui 16 program bantuan yang meliputi benih, calon induk, bibit rumput laut, pakan mandiri, minapadi, bioflok, kebun bibit rumput laut, mesin pakan, sarana prasarana ikan hias, budidaya laut KJA, model usaha ikan konsumsi, maggot dan pakan alami, premi asuransi, sarana prasarana Unit UPR-HRST, sertifikasi CBIB-CPIB-CPPIB serta monitoring residu dan surveillance penyakit.

“Program-program ini sejalan dengan visi misi Menteri KKP, Bapak Sakti Wahyu Trenggono yaitu pengembangan sub sektor perikanan budidaya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan serta berkontribusi lebih banyak pada negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)”, ujar Slamet.

Dalam beberapa keterangannya, Menteri Sakti menegaskan KKP akan all-out dalam mengembangkan perikanan budidaya, karena Indonesia memiliki kekayaan komoditas perikanan yang dapat dikembangkan sehingga kedepannya Indonesia dapat menjadi penghasil perikanan budidaya terbesar dunia.

“Untuk mewujudkan perikanan budidaya ini, kita harus bersinergi dangan akademisi, pemerintah daerah, kementerian-lembaga lain hingga berbagai elemen masyarakat. Kita juga inginkan program-program ini berdampak langsung kepada masyarakat dalam hal ini pelaku usaha perikanan budidaya sebagai roda penggerak ekonomi mereka”, sambung Slamet.

Slamet menegaskan agar sosialisasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan harus dilakukan secara transparan dan jelas agar masyarakat yang berminat dapat segera mengusulkan, melengkapi dan melakukan persiapan secara dini. “Apalagi saat pandemi seperti ini bantuan pemerintah sangat dinanti dan dibutuhkan secara luas oleh masyarakat pembudidaya”, tegas Slamet.

Slamet juga meminta semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terus mengembangkan inovasi teknologi budidaya untuk meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rahmat Mulianda menyampaikan bahwa perikanan budidaya adalah program regenerasi karena dapat dilaksanakan oleh kaum tua maupun kaum muda. “Pogram perikanan budidaya ini harus dirancang untuk memacu timbulnya regenerasi pelaku usaha, karena selama ini pelaku perikanan dominan dilakukan oleh angkatan kerja usai tua”, sebut Rahmat.

Untuk diketahui, saat ini salah satu program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya seperti Millenial Shrimp Farming (MSF) telah menarik minat banyak kaum muda untuk berusaha di bidang perikanan budidaya.

Rahmat juga menyebutkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi akan konsisten mendukung dalam pemenfaatan ruang untuk kegiatan akuakultur. Namun, diperlukan instrument dan regulasi perizinan yang sesuai sehingga terciptanya keamanan berusaha bagi sub sektor perikanan budidaya.

Menurut Rahmat perlu mendorong peran serta daerah yang selama ini hanya memberikan  data calon penerima program, namun nantinya bagaimana mampu mengintergrasikan program bantuan dalam upaya pertumbuhan akuakultur di daerah.