Lombok – Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkup KKP Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini menerima kunjungan dari Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) beserta Komisioner Bidang Kelembagaan KIP. Selain melakukan peninjauan ke ruang pelayanan informasi publik, Ketua KIP juga turut meninjau fasilitas produksi serta melihat langsung fungsi pelayanan lain yang ada di BPBL Lombok seperti penyerahan bantuan pemerintah dan layanan penjualan komoditas untuk masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu menyatakan bahwa salah satu langkah yang ditempuh KKP dalam menggerakkan ekonomi rakyat yaitu melalui layanan informasi publik yang prima serta dapat menjangkau masyarakat seluas – luasnya agar segala informasi dapat tersampaikan secara cepat dan akurat.

“Arus informasi yang tersampaikan secara cepat baik secara internal maupun eksternal berujung kepada laju roda perekonomian yang semakin pesat, sehingga pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya pembudidaya dapat semakin cepat terwujud” papar Dirjen yang akrab disapa Tebe.

Tebe juga menilai bahwa pihaknya terus mendorong jajarannya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mentransformasikan layanan konvensional agar dapat mengikuti perkembangan jaman. “Harapannya layanan prima yang telah kami lakukan dapat terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi baik di lingkup pusat maupun di daerah” tutup Tebe.

Ketua KIP Gede Narayana dalam sambutannya mengungkapkan bahwa segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan merupakan esensi kehadiran negara untuk rakyat yang memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pelaksanaan keterbukaan informasi publik memerlukan dukungan penuh dari seluruh jajaran mulai dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan sehingga proses integrasi menjadi sebuah elemen penting dalam pengaplikasian keterbukaan informasi ini.

Gede juga menekankan pentingnya membangun sistem informasi terintegrasi yang berbasis kepada sistem yang baik, bukan berbasis kepada personality maupun atasan, agar ketika terjadi pergeseran pimpinan atau personel, sistem yang ada tetap dapat berjalan dengan baik.

Selain itu Gede juga meyakini bahwa apabila segala bentuk pelayanan dijalankan berbasis pada tata kelola good government maka tujuan utama dari keterbukaan informasi yaitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dapat terwujud. “Dengan pembangunan sistem dan proses yang benar serta dilakukan sesuai aturan dan prosedur, keterbukaan informasi publik akan mendapatkan hasil yang maksimal” jelas Gede.

Dalam kesempatan yang sama, Gede juga berkesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang menerima pelayanan di BPBL Lombok. Ia mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh BPBL Lombok kepada masyarakat yang sedang berkunjung sekaligus memberikan catatan agar masyarakat dapat memberikan masukan apabila masih terdapat kekurangan. “Rakyat harus berani berbicara untuk menilai karena lembaga negara tidak dapat menilai diri sendiri , sehingga sistem layanan yang ada dapat lebih disempurnakan untuk kemajuan kita bersama” pungkas Gede.