SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.561/SJ.5/VIII/2022

JAKARTA, (26/8) - Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 atau momen 100 tahun Indonesia merdeka, perlu dipersiapkan pembangunan nasional dengan baik termasuk di sektor perikanan, salah satunya terkait sosial ekonomi perikanan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) melakukan kajian dan pembahasan mendalam untuk menghasilkan suatu rumusan sebagai sumbangsih pemikiran bagi kesuksesan pembangunan nasional di sektor perikanan.

"Pada tahun 2045 diharapkan Indonesia menjadi negara maju dan berperan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta saat membuka Webinar "Menuju Perikanan Emas 2045: Aspek Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Tata Kelola Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan", Jumat (26/8).

Menurutnya, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045 dimana 70 persen jumlah penduduk Indonesia dalam usia produktif, yakni 15-64 tahun. Bonus demografi tersebut harus kita maksimalkan karena akan mendorong perekonomian Indonesia lebih pesat dan mewujudkan impian kita menjadi negara maju. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang krusial. 

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 khususnya pembangunan ekonomi berkelanjutan, KKP telah menetapkan lima program strategis ekonomi biru. Kelima program itu adalah memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi; penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan; menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan yang ramah lingkungan baik budidaya laut, pesisir maupun pedalaman untuk meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri; penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut; serta Bulan Cinta Laut.

"Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 khususnya sektor kelautan dan perikanan perlu disusun roadmap untuk mendayagunakan sumber daya ikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya ikan agar tetap lestari. Saya mengapresiasi penyelenggaraan webinar ini sebagai rangkaian ajang komunikasi dan mendapatkan masukan/pandangan dari stakeholder tentang rumusan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Nyoman.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ISPIKANI Kusdiantoro mengatakan, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, ISPIKANI menyiapkan konsep pembangunan perikanan yang dikemas dalam konsep Perikanan Emas 2045. Konsep ini diharapkan dapat menjadikan perikan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional yang mendorong ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, penyiapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan. 

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian webiner series menuju Indonesia Emas 2045, dimana salah satu tematiknya adalah mengenai sosial ekonomi perikanan. Webinar kali ini merupakan webinar ketiga dari enam seri yang diselenggarakan ISPIKANI. Menurut Kusdiantoro, keterlibatan aspek sosial ekonomi perikanan sangat diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan karena pada hakekatnya usaha perikanan bertujuan untuk mensejahterahkan pelakunya.

"Dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, kita tidak terlepas dari empat aspek di dalamnya, antara lain biologi, lingkungan, ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi adalah bagaimana kegiatan perikanan dapat memberikan keuntungan ekonomi secara optimal bagi pelaku usaha perikanan, dan memberikan penerimaan bagi negara. Sedangkan aspek sosial adalah bagaimana dari kegiatan perikanan dapat memaksimalkan peluang kerja bagi masyarakat, di samping menjaga soliditas antar stakeholder perikanan," tutur Kusdiantoro.

Menurutnya, dalam pengelolaan perikanan jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi terdapat tiga prinsip utama. Pertama, pemerataan antara pelaku yang bergerak di usaha perikanan. Kedua, pelestarian sebagai upaya memaksimalkan produktivitas potensi untuk jangka panjang (MEY). Ketiga, daya guna ekonomi, dimana dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tetap mengacu pada prinsip ekonomi.

Hasil kajian Sosek berkontribusi dan memberikan reposisi terhadap beberapa hal, yaitu kelembagaan dan SDM (dari bersifat departemental menjadi terintegrasi), pengelolaan sumberdaya perikanan (dari sebelumnya tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan), produktivitas dan daya saing, serta memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Selain itu, kajian sosial ekonomi perikanan memberikan beberapa manfaat, antara lain memberikan ruang lingkup bahwa perikanan tidak terbatas pada masalah teknik, memberikan pertimbangan kelayakan usaha, pertimbangan ekonomi, kondisi sosial kultur kemasyarakatan, kelembagaan.

"Rumusan instrumen sosial ekonomi perikanan  sangat diperlukan dalam penyusunan blue print pembangunan perikanan 2045 melalui penentuan indikator-indikator pembangunan, bahkan rumusan dan kajian sosek dapat menjadi akselerator pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan. Peran ISPIKANI melahirkan blue print pembangunan perikanan emas 2045 sebagai penjuru dan legacy pembangunan perikanan kedepan," pugkas Kusdiantoro.

Sebagai informasi, bertindak sebagai keynote speaker pada webinar ini adalah Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Rokhmin Dahuri. Bertindak sebagai narasumber adalah Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University dan Ketua Dewan Pakar dan Profesi ISPIKANI Prof. Luky Adrianto; Dosen Universitas Padjadjaran Prof. Zuzy Anna; Presiden Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network Sitti Hilyana; serta Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Rusli Abdullah.

Upaya-upaya yang dibahas pada webinar ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang digencarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Diberitakan sebelumnya, Menteri  Trenggono menyampaikan presentasi tentang "Visi Indonesia 2045: Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia". Pihaknya memandang ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat maupun nasional. Hal itu disampaikannya pada Leaders Forum "Indonesia 2045: Sebuah Blueprint", 11 Mei 2022.

HUMAS BRSDM